Perselingkuhan Oknum PNS di Sampang Perlu Sanksi Tegas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) Aulia Rahman: Anggota Komisi I DPRD Sampang

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Maraknya kasus perselingkuhan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) disoroti wakil rakyat. Penegakan sanksi yang kurang tegas dinilai akan membuat efek jera abdi negara yang melanggar aturan. Terbukti, dalam tiga bulan terakhir ada dua kasus yang dilakukan oknum PNS. Bahkan, disinyalir ada beberapa kasus belum terungkap.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, perselingkuhan oknum PNS tidak hanya saat ini terjadi. Namun sudah sejak beberapa tahun lalu sudah ada. Namun, tindakan pemerintah kurang tegas.

“Ini efek kurang tegasnya pemerintah memberikan sanksi. Sehingga tidak menjadi peringatan kepada PNS, ” katanya.

Menurutnya, selama ini sanksi kepada oknum PNS yang selingkuh maupun poligami masih tergolong ringan. Salah satunya hanya penurunan pangkat. Meskipun ada yang dipecat itu pun sangat jarang.

Bahkan, dikatakannya selama ini penanganan kasus PNS selingkuh masih lemah dan terkesan lambat. Padahal dipastikan bukti dan saksi sudah jelas. Sehingga diharapkan selanjutnya pemerintah memberikan sanksi efek jera.

Pihaknya menegaskan, jika sanksi perselingkuhan lebih berat dari poligami. Namun, di Sampang terkesan dimanipulasi. Agar sanksi tidak berat, hasil pemeriksaan dikatakan sudah berpoligami. Padahal belum ada hubungan secara sah.

Pihaknya berharap, dua kasus perselingkuhan terbaru harus memberikan efek jera. Sehingga memberikan peringatan kepada PNS lainnya. Selama ini sanksi masih sebatas mutasi dan penurunan pangkat.

“Harus ada tindakan tegas. Seperti pemecatan. Jika memang terbukti tindakannya sudah berkali-kali, ” katanya.

Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, pihaknya sudah bertindak sesuai aturan. Sanksi diputuskan sesuai hasil pemeriksaan. Jadi tidak ada manipulasi maupun tidak ada ketegasan dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan PNS tersebut.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan. Dan keputusannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ” katanya.

Reporter : Fathor Rahman

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *