oleh

Pertanyakan Ganti Rugi Pembangunan di Lahan Produktif

Kabarmadura.id/SUMENEP – Seiring dengan banyaknya pembangunan perumahan di daerah lahan produktif, Komisi II Dewan Perwakilah Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi mempertanyakan ganti rugi yang harus diberikan oleh pembangun rumah di kawasan lahan produktif. Pasalnya menurut peraturan yang berlaku, ketika membangun di kawasan tersebut, diwajibkan untuk mengganti lahan dua kali lipat.

Salah satu contoh yang ganti rugi pembangunan adalah perumahan yang dibangun di daerah lahan produktif, tepatnya di Babbalan yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Padahal, secara kasat mata itu dibangun di daerah serapan air.

“Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka telah memberikan ganti rugi sebagaimana peraturan yang berlaku,” jelas Masdawi kepada Kabar Madura, Rabu (20/3).

Masdawi menambahkan bahwa  siapapun yang membangun di wilayah lahan produktif itu tidak boleh apabila tidak memenuhi berbagai syarat yang berlaku. Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa selayaknya semua pengembang atau pengusaha untuk menaati aturan pembangunan, demikian juga supaya pemberian izin oleh pemerintah tidak ribet.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, ruang terbuka hijau yang berada di Sumenep sendiri masih belum memenuhi standar. Sayangnya, alih-alih menambah ruang terbuka hijau, pembangunan justru merusak terhadap lahan-lahan produktif yang selama ini menjadi lahan serapan. Padahal, hal ini berpotensi untuk merusak lingkungan dan menyebabkan bencana di kemudian hari.

Menurutnya, kebiasaan yang terjadi di Sumenep, apabila telah terjadi masalah lingkungan baru dilakukan pembenahan. Padahal sudah selayaknya setiap pembangunan memenuhi syarat analisis dampak lingkungan (Amdal). Misalnya, tentang kebutuhan drainase untuk menyerap air hujan juga penting diperhatikan agar nantinya tidak menjadi langganan banjir. (mad/pai)

Komentar

News Feed