Pertanyakan Komitmen Pemkab Sumenep dalam Bela Petani Tembakau

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BEPANAS-PANASAN : Petani tembakau sedang menyiram tembakaunya di Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak menentukan break event point (BEP) tembakau. Akibatnya, tidak ada jaminan kepastian terhadap harga tembakau petani dan berpotensi dipermainkan oleh pabrikan.

Petani Tembakau Asal Moncek Timur Lenten Sumenep Moh. Ediyanto mengatakan, sangat merasa kehilangan semangat jika harga masih rendah. Dia mencontohkan, di Desa Pakandangan sudah mulai panen dan dibeli harga Rp30-35 ribu. Paling tinggi hanya Rp40 ribu per kilogramnya.

Bacaan Lainnya

“Jika demikian, kami sedikit mengurangi semangat untuk bertani tembakau,” katanya, Senin (3/8/2020)

Kalau pemerintah masih belum ada tindak tegas, maka memang selayaknya para petani bersuara bagaimana tembakau di desanya terjual mahal. Menurutnya, jika masih tidak ada ketegasan, maka nasib petani sangat terpuruk.

“Kami sekeluarga mau makan apa. Sebab, petani nasibnya ditentukan oleh harga tembakau yang mahal,” ujarnya.

Dia berkaca ditahun sebelumnya, petani tembakau terpaksa harus merugi karena biaya produksi lebih mahal dibandingkan dengan harga jual. Menurut Edi, jika dibandingkan dengan harga tahun 2018 lalu, di awal masa panen harga tembakau mencapai Rp50 ribu. Namun sekarang hanya Rp30 ribu.

“Setidaknya, di masa Covid-19 dan mahalnya biaya bertani harga minimal Rp60 perkg, jika tidak demikian, petani sangat rugi,” paparnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra mengakui saat ini BEP tembakau belum ditentukan. Namun demikian pihaknya sudah mengirim surat ke pihak pabrikan, namun tak dijawab hingga saat ini.

Dirinya mencoba akan terus melakukan sosialisasi lagi. Terlebih, surat yang telah dikirmkan pada pihak pabrikan agar segera ditindaklanjuti.

“Kami mengusahakan. Tapi, kayaknya memang harga tembakau saat ini sulit ditentukan pemerintah,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mendorong Pemkab Sumenep untuk segera menentukan harga atau BEP tembakau. Sebab, petani saat ini sangat cemas dengan adanya harga yang sangat rendah. Regulasi mengenai tataniaga tembakau perlu juga direvisi. Disperindag segera mengonfirmasi pabrik yang akan buka..

Menurutnya, skema kerugian yang dialami petani sangat mudah. Misalnya, ribuan petani telanjur menanam dengan lahan cukup luas. Namun, di sisi lain pabrikan justru menggantung jumlah tonase tembakau yang akan diserap dan lainnya.

Menurutnya, penentuan harga seolah hanya main-main. Sebab, tidak ada satu pun regulasi yang mengatur sanksi bagi pabrikan yang membeli tembakau dengan harga murah.

“Pokoknya nanyak PR pemerintah tentang kesejahteraan petani tembakau,” ujar dia.

Menurutnya, setelah menentukan BEP juga menentukan harga pembelian terendah. Pabrikan tidak boleh membeli tembakau di bawah harga yang ditentukan. Regulasinya bisa dimasukkan dalam perda. Dengan demikian, pabrikan akan membeli dengan harga tinggi. Dengan begitu, petani bisa meraup untung.

“Jika berlarut seperti ini maka Disperindag akan dipanggil dan akan diarahakan. Agar duduk bersama Pabrikan termasuk jika perlu kami akan ikut juga dalam pembahasan harga tembakau,” pungkasnya. (imd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *