oleh

Pertanyakan Tanggung Jawab Pembangunan IISP

Kabarmadura.id/Bangkalan– Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Bangkalan mempunyai dampak yang besar di Madura khususnya Bangkalan. Di mana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) yang selama ini menjadi program pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) masuk dalam 8 percepatan pembangunan yang akan dilakukan di Bangkalan.

Adapun 8 program prioritas pembangunan infrastruktur yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, meliputi pembangunan ART (Autonomous Railpid Transit) rute pelabuhan Kamal – Stasiun Bangkalan – Stasiun Pasar Turi, reaktivasi jalur Kereta api Kamal–Sumenep, pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangunan jalan Modung – Sreseh, pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP), pembangunan Madura Industrial Seaport City (MISI), dan pembangunan industri terpadu dengan pelabuhan Tsnjung Bulupandan.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni mempertanyakan mengenai siapa yang akan menjadi penanggungjawab pembangunan Islamic Science Park tersebut. Pasalnya, selama ini anggaran pembangunan tersebut dan tanggungjawab pembangunannya oleh BPWS. Sementara untuk 8 proyek pembangunan itu, anggaran untuk Bangkalan akan dikucurkan sebanyak Rp46 Miliar. Di mana anggaran tersebut nantinya akan berasal dari BUMN, KPBU, APBN dan pihak Swasta.

“Setelah Suramadu diresmikan itu, kan sebelumnya sudah ada wacana akan ada pembangunan jalan tol dari Tangkel menuju Bulupandan. Di mana harus ada sekitar 600 hektar tanah. Nah, dari situ sebelumnya kewenangan BPWS. Namun, dengan adanya perpres ini apakah kewenangan 600 ini tetap menjadi perpres 80 itu menjadi kewenangan pusatkah atau diserahkan ke daerah?” tanyanya.

Belum ada kejelasan kewenangan pembangunan yang akan dilakukan oleh BPWS dan Pemkab Bangkalan dalam 8 proyek tersebut. Ia meminta dan berharap kepada komisi V DPR RI untuk memberikan kejelasan itu. Bahkan, ia juga meminta agar tidak hanya anggotanya saja yang menjadi putra daerah untuk melakukan koordinasi pembangunan ini. Melainkan, ia juga meminta seluruh rombongan komisi V DPR RI untuk bisa berkoordinasi dengan pemkab Bangkalan.

“Semoga ini bisa tersampaikan ke Komisi V DPR RI lainnya dan dibicarakan ke pusat. Sebab, kalau memang kewenangan daerah dalam membangun hal tersebut kita siap untuk berperan,” ujarnya.

“Selain itu juga, saya harap juga ada komunikasi antara DPR RI dengan DPRD Bangkalan. Agar seluruh anggaran ini fokus ke perpres 80 ini,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Bangkalan Syafiudin Asmoro mengatakan, siap menyampaikan hal tersebut pada pusat dan anggota Komisi V lainnya. Bahkan, ia juga berencana akan membawa rombongan Komisi V DPR RI ke Bangkalan untuk melakukan pembahasan mengenai Perpres 80 rahun 2019 lebih lanjut beserta kesiapan dan kendalanya.

Namun, ia juga meminta, ketika dirinya membawa rombongan komisi V DPR RI ke Bangkalan, semua pimpinan Bangkalan harus hadir.

“Saya siap membawa anggota Komisi V ke Bangkalan, asal Pemkab Bangkalan juga ikut serta hadir ketika anggota komisi V lainnya kesini. Kalau pimpinan gak ada, sedangkan kita kesini bersama rombongan mau berdiskusi dengan siapa,” tukasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed