Pertokoan Menjamur, Pengurusan IMB di Bangkalan Melempem

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) LENGANG: Beberapa kendaraan saat melintas di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai 25 persen. Bahkan, pendapatan  tersebut hanya bermuara pada pembayaran pajak izin mendirikan bangunan (IMB). Realitas itu, menunjukan ketidakseriusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kecamatan Kamal Ainul Yaqin, Selasa (4/5/2021).

Menurutnya, seharusnya instansi  tersebut gencar melakukan tindakan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Terutama bagi para pemilik usaha, seperti pertokoan dan usaha lainnya di sepanjang Jalan Kamal. Sehingga, penarikan pajak dari sektor IMB bisa meningkat.

Bacaan Lainnya

“Saya yakin, mereka tidak mengurus IMB, padahal pertokoan sudah jelas berjejer di jalanan,” ujarnya.

Jika dibiarkan, maka akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Bahkan, akan bermunculan bangunan usaha jenis pertokoan tanpa mengantongi IMB. Padahal, jika ditertibkan, dan diberikan edukasi serta peringatan, bisa saja para pelaku usaha akan mengurus IMB untuk meningkatkan PAD.

“Kalau benar-benar diperhatikan, akan sangat berdampak pada peningkatan PAD. Tai sebaliknya, jika dibiarkan makan sangat sulit untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPMTSP Bangkalan Eryadi Santoso mengaku sudah berupaya maksimal dan melakukan sosialisasi agar bisa meningkatkan PAD melalui IMB. Sebab, pendapatan daerah hanya berkutat pada PAD. “Saya sudah sosialisasikan dan sepertinya memang ada peningkatan,” responnya.

Menurutnya tahun 2020 kemarin, ketercapaian pengurusan IMB mencapai seribu lebih, maka kemungkinan besar di tahun 2021 akan meningkat. Diketahui, sejak Januari hingga April 2021, pihaknya sudah mengeluarkan 511 IMB. Sehingga, dari jumlah angka tersebut sudah bisa dipastikan PAD meningkat.

“Saya kira masyarakat sudah sadar dan mau mengurus IMB nya, karena kami bantu agar lebih mudah,” ucapnya.

Hanya saja, dengan jumlah 511 IMB diakui, PAD baru mencapai 25 persen dari target PAD 2021. Sedangkan, jumlah targetnya hanya sekitar Rp800 juta per tahun. Padahal, sebelum refocusing target PAD mencapai Rp1,5 miliar. “Ini masih belum pertengahan, sudah lumayan banyak, ini bisa saja nanti melewati jumlah pada tahun sebelumnya,” tuturnya.

Mantan Kabid Perizinan dan Non Perizinan tersebut meyakini, target PAD akan tercapai. Sedangkan, untuk bangunan usaha yang belum ber IMB diminta untuk mengurusnya. “Saya harap ini jadi kesadaran bersama, karena masih banyak juga yang belum mengurus IMB,” tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *