Perubahan APBD Pamekasan 2021 Naikkan Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) TENANG: Suasana ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan saat rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bupati tentang raperda perubahan APBD tahun 2021.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Pamekasan tahun 2021 sedang dibahas. Terdapat kenaikan anggaran di beberapa sektor. Namun juga ada penurunan anggaran di sektor yang lain. APBD-P tersebut sedang dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda).

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menjabarkan beberapa perubahan yang terjadi. Anggaran pendapatan disebut naik  29,02 persen dari APBD awal tahun 2021. Sementara sisi belanja juga naik sebesar 3,11 persen dari APBD awal tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Namun, pada perhitungan antara pendapatan dan belanja itu mengalami penurunan perhitungan defisit sebesar 15,54 persen. Bahkan, defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan netto. Sebab, penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2021 dianggarkan Rp371.646.540.774. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah tidak dianggarkan.

“Sedangkan APBD awal dianggarkan sebesar Rp40.403.969.050,” ucap Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat membacakan nota penjelasan di hadapan anggota rapat paripurna, Senin (20/9/2021).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir menjelaskan, ada beberapa regulasi, baik dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang refocusing anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

Namun, dengan potensi pendanaan yang terbatas, perubahan APBD tetap diarahkan pada penanganan program prioritas yang berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang sebelumnya dipangkas dimasukkan pada perubahan APBD untuk pemulihan ekonomi.

“Akses jalan diperbaiki terus tempat sentra ekonomi kami perbaiki, untuk penanganan dampak Covid-19,” ucap Sahrul.

Sedangkan Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman berharap, anggaran yang terbatas ini dapat digunakan sebaik mungkin berdasar pada kebutuhan masyarakat. Pihaknya sepakat untuk mengikuti aturan dari pemerintah pusat terkait regulasi mengenai anggaran. Menurutnya, saat ini penggunaan anggaran diatur oleh pemerintah pusat.

“Karena itu, sekarang ini seperti tidak ada otonomi daerah. Kalau kami katakana ini semi otonomi daerah. Karena penggunaan anggaran diatur oleh pemerintah pusat,” ucap Fathor.

PERUBAHAN APBD PAMEKASAN

APBD 2021: Rp1.810.452.458.754

APBD perubahan 2021: Rp1.936.120.911.491

Naik Rp56.460.334.166 (29,02%)

BELANJA

APBD 2021: Rp2.182.098.999.528

APBD perubahan 2021: Rp2.249.995.563.998

Naik Rp67.896.564.470 (3,11%)

DEFISIT

APBD 2021: Rp371.646.540.774

APBD perubahan 2021: Rp313.874.652.507

Naik Rp57.771.888.267 (15,54%) sudah tertutupi dari pembiayaan netto

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *