Perubahan APBD Terhambat Kosongnya Ketua DPRD Definitif

  • Whatsapp
PENETAPAN: Tiga wakil ketua DPRD Pamekasan saat diambil sumpah pada Jumat (11/10/2019).

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Meskipun tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan telah dilantik, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sah untuk dilakukan. Pasalnya, yang dilantik hanya tiga wakil ketua. Sampai saat ini belum ada pelantikan ketua DPRD Pamekasan.

Akibatnya, tiga pimpinan tersebut tidak bisa menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) 2019 yang biasanya dilakukan di bulan Oktober.

Menurut Sekretaris DPRD (Sekwan) Pamekasan Masrukin, sebenarnnya ada celah untuk menetapkan PAPBD tanpa ketua DPRD definitif. Namun ada aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PAPBD harus ditetapkan ketua DPRD definitif.

“Tapi demi kehati-hatian, ini kan domainnya provinsi, dari provinsi sudah jelas ada aturan harus ada ketua, kita harus patuh demi keamanan dan keselamatan, karena ini anggaran,” ungkapnya.

Dengan statusnya sebagai aturan, maka wajib dilaksanakan, kecuali berbentuk imbauan, maka secara otomatis bisa diikuti ataupun tidak, sebab PAPBD juga terdapat intervensi dari pemrpov berupa penerbitan nomor register.

Saat ini, proses pengajuan surat keputusan (SK) kepada Pemprov Jatim sudah dilakukan, sehingga dalam waktu dekat dimungkinkan akan segera dilantik dalam sidang paripurna istimewa.

Sebab, hasil paripurna intern Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Kamis (10/10/2019) lalu, menyepakati Fathorrahman sebagai Ketua DPRD Pamekasan.

Penetapan kader PPP itu, berdasarkan surat dari DPC PPP Pamekasan yang menunjuk dua kadernya, Fathorrohman dan Halili Yasin. Jabatan itu dibagi dalam dua masa, 2,5 tahun pertama untuk  Fathorrohman dan sisanya untuk Halili Yasin. Penunjukkan itu berdasarkan surat DPP PPP bernomor 2271/IN/DPP/IX/2019.

Kendati demikian, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) tetap bisa diproses tanpa adanya ketua DPRD Pamekasan definitif. Sehingga usulan dari setiap partai, bisa segera diparipurnakan.

“Kami membantu, menjembatani, memfasilatasi mekanisme pemilihan AKD-nya,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin menyampaikan, pihaknya sudah mengirim surat kepada ketua partai masing-masing, sehingga AKD bisa terbentuk dalam waktu dekat.

“Untuk AKD insya Allah akan diparipurnakan sesegera munkin, sekarang ini kita layangkan surat kepada ketua partai untuk menyetorkan rekomendasinya,” ujarnya.

Jika semua ketua partai politik sudah menyetorkan rekomendasinya, diperkirakan Kamis (16/10/2019) bisa diadakan paripurna mengenai penetapan AKD. Untuk ketua DPRD definitif, dia berharap proses pengajuan kepada Pemrov Jatim segera disetujui.

“Harapannya, ketua DPRD defintif segera ada, supaya penetapan PAPBD segera bisa dilakukan,” pungkasnya. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *