Perubahan Iklim Ancam Lingkungan dan Ekonomi Nelayan di Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/WALHI) ANTUSIAS: Beberapa anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menjelajah wilayah kepulauan di Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pemerhati kelestarian alam yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim) menyoroti perubahan iklim di daerah kepulauan. Sebab hal itu dinilai mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, anomali cuaca, dan terancamnya biodiversitas.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim Wahyu Eka Setyawan mengutarakan, berdasarkan catatan dari penelitian pada 2017, dalam pemodelan genangan kenaikan muka air laut (sea level rise) menggunakan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografi di wilayah pesisir selat Madura, tercantum bahwa kenaikan permukaan air laut mencapai 1,2 cm per tahun.

Ia menambahkan, kondisi tersebut akan diperparah dengan potensi rusaknya mangrove di Madura. Sebab, ideal total kawasan mangrove dalam kondisi baik seluas 8.794,1 hektar (58,2%) dan kawasan mangrove dalam kondisi buruk seluas 6.324,1 hektar (41,8%). Padahal, kawasan hutan mangrove memiliki beberapa fungsi; seperti pengikat karbon, penahan substrat pantai dari abrasi, penahan angin gelombang, dan penahan intrusi air laut.

“Selain itu, peningkatan suhu akibat perubahan iklim memicu rusaknya terumbu karang. Selanjutnya, persoalan terbesar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah tata kelola ruang. Baik di wilayah darat maupun lautan,” ungkapnya.

Sementara itu, ia juga mengutarakan, peta kawasan lindung harus benar-benar diperhatikan. Karena jika tidak, maka wilayah Sumenep dan Madura pada umumnya akan memiliki resiko besar, termasuk resiliensi terhadap bencana. Karena perpaduan bencana perubahan iklim dan rusaknya kawasan memunculkan potensi kerentanan wilayah.

Walhi Jatim mencatat, Madura secara keseluruhan terancam besarnya konsesi migas, baik di darat dan laut. Selain migas, terdapat ancaman pertambangan fosfat di Sumenep yang mengancam kawasan karst (batu gamping), serta lahan pertanian produktif. Tidak hanya itu, ekspansi tambang udang di pesisir Sumenep juga mengancam kawasan lindung pesisir, khususnya kawasan mangrove.

Perubahan itu juga berdampak pada persoalan sosial ekonomi. Perubahan iklim memicu anomali cuaca sehingga mengacaukan kalender musim nelayan, sehingga banyak nelayan yang merasakan dampaknya terutama menurunnya hasil tangkapan serta keselamatan mereka saat melaut.

“Ini yang dialami oleh nelayan tradisional di Masalembu dan daerah lain di Sumenep, nelayan tradisional ialah maraknya kapal-kapal besar yang beroperasi menggunakan cantrang dalam melaut, memasuki zona nelayan tradisional sehingga memicu konflik,” imbuhnya.

Kondisi tersebut akan mendorong kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional. Memicu pergeseran kultural, dari memiliki kelekatan dengan alam lalu perlahan meluntur hingga teralienasi, yang menjadi salah satu faktor cepatnya kerusakan lingkungan. Nelayan kehilangan mata pencaharian, beralih profesi ke sektor lain, sebuah pertanda kerusakan ekologis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Pemetaan kawasan lindung harus benar-benar menjadi perhatian serius. Libatkan masyarakat dalam semua hal,” tegasnya.

 

Reporter: Moh. Razin

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *