Perubahan RPJMD Pamekasan Ditolak Fraksi PPP, Dianggap Tidak Terarah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) BELUM TERARAH: Fraksi PPP DPRD Pamekasan rekomendasikan agar dokumen perubahan RPJMD direvisi.

KABARMADURA.ID | PAMEKASANFraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan tidak menyetujui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pamekasan 2018-2023. Fraksi PPP meminta agar perubahan RPJMD diperbaiki atau direvisi.

Sebab menurut salah satu anggota Fraksi PPP DPRD Pamekasan, Ali Masykur, setelah mencermati nota penjelasan bupati Pamekasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang RPJMD Pamekasan Tahun 2018-2018, dokumen perubahan RPJMD belum terarah.

Pihaknya tidak menemukan permasalahan umum yang holistik tematik sebagai landasan dalam perumusan isu strategis.

Bahkan, konsep dalam penjabaran isu strategis dari visi dan misi bupati dan wakil bupati pada bagian bagian sustainable development goals (SDGs) tidak ditemukan isu Pemkab Pamekasan dalam menjalankan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

“Kan RPJMD itu dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. Di situ berisi penjabaran visi misi dan program bupati. Pedomannya RPJPD dan RPJMN,” terangnya.

Seharusnya, tambah Ali Masykur, terdapat analisis dan identifikasi berdasarkan capaian indikator TPB. Selain itu, perubahan RPJMD dalam proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dijelaskannya, berdasarkan pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sementara dokumen rancangan akhir perubahan RPJMD Pamekasan masih terdapat ketidaksesuaian dalam perumusan, di antaranya hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD menunjukkan masih terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai.

Beberapa perangkat daerah juga masih belum menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ada di RPJMD.

Menurutnya, capaian standar minimal (SPM) menjadi salah satu indikator yang belum teridentifikasi. Pada Bab II rancangan akhir RPJMD, belum disajikan data dan deskripsi capaian SPM Kabupaten Pamekasan.

Sedang menurutnya, dengan adanya SPM akan diketahui apakah pelayanan dasar berupa; pendidikan, kesehatan dan pembangunan sudah mencapai SPM atau tidak.

“Sebaliknya, apakah SPM pelayanan dasar Pamekasan masih di bawah atau di atas SPM,” ujarnya.

“Untuk itu, maka kami fraksi PPP belum bisa menyetujui perubahan RPJMD dan merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan atau revisi, sesuai dengan sistematika penyajian RPJMD dalam peraturan menteri,” pungkasnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *