Perundingan PJSE-Petronas untuk Bisnis PI Pemkab Sampang Buntu

  • Bagikan
BERDALIH: Petronas akui belum maksimal lakukan komunikasi dengan warga di sekitar titik eksplorasi.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) dengan Petronas Carigalibelum ada kesepakatan dalam perundingandana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltd.

Penawaran bisnis sepuluh persen pengelolaan belum yang disetujui oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut.

Sehingga belum ada kepastian peluang pendapatan dari sektor migas di wilayah pantai utara Kabupaten Sampang itu.Tepatnya, di lepas pantai Kecamatan Ketapang. Sedangkan KKKS mulai melakukan eksploitasi.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 BOPD sampai 20.000 BOPD.

Sementara penawaran bisnis migas PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merukapak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang belum disetujui. Sehingga belum ada kejelasan hasil yang akan didapatkan pemerintah daerah.

Jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 persen untuk PT PJU dan 49 persen untuk PT GSM.

Sekretaris Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa belum ada kesepakatan soal penawaran bisnis migas antara PJSE dengan Petronas Carigali.

“Sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama,” ucapnya.

Secara aturan, katanya, pemerintah daerah berhak mendapatkan peluang mengelola PI sebesar 10 persen. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI. Pemerintah daerah juga bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen.

Baca juga  Hairul Anwar, Tampan dan Sukses karena Jaga Cara Komunikasi dengan Teman

“Jika penawaran itu sudah disetujui, maka sebagian pendapatan akan masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun dalam pengelolaannya dilakukan bersama BUMD Jawa Timur,” katanya.

Untuk menyukseskan itu, pihaknya mengaku sudah berkali-kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun hasilnya masih nihil. Selain itu, upaya perundingan berkali-kali juga dilakukan dengan KKKS Petronas Carigali.

“Yang menjadi kendala teknis masalah ini soal angka kesepakatan bisnis. Tawar menawar belum selesai satu sama lain,” katanya.

Yuliadi Setiawan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan upaya perundingan. Sehingga, hasilnya bisa disepakati dan dinikmati hasilnya. Sebab, jika upaya itu tidak dilakukan maka tidak akan ada kontribusi yang dinikmati pemerintah daerah dari sektor migas.

Terakhi, dikatakan, jika persoalan itu tidak bisa dilanjutkan, akan meminta pertimbangan kementerian. Sebab, perundingan bisnis migas antara PJSE dengan Petronas Carigali murni bisnis.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak bisa melakukan intervensi. (man/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan