oleh

Perusahaan Gaji Buruh di Bawah UMK Dibiarkan

Dewan Minta Pemkab Tegas

Kabarmadura.id/SAMPANG–Sejatinya setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) setempat sudah menaikkan ketentuan upah minimum kabupaten (UMK). Pada tahun 2017, UMK Sampang senilai Rp1.501.427, tahun 2018 sebesar Rp1.632.000 dan tahun 2019 menjadi Rp1.763.050.

Sayangnya kenaikan UMK itu hanya sebatas formalitas, tidak dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua buruh di Kota Bahari.Pasalnya, banyak perusahaan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah itu tidak menerapkan ketentuan UMK tersebut. Meskipun demikian, perusahaan itu dibiarkan dan tidak dijatuhi sanksi.

Perusahaan di Sampang yang sudah menerapkan UMK ituhanya perusahaan BUMN dan BUMD serta jasa kontrusksi. Sedangkan badan usaha seperti pertokoaan dan lainnya, mayoritas tidak menggaji pekerja mereka berdasarkan UMK yang telah ditetapkan pemkab. Kendati demikian, Diskumnaker tidak bisa berbuat banyak, hanya sebatas memberikan himbauan dan pengarahan.

“Kami tidak bisa memaksa dan menjatuhi sanksi karena para pekerja juga tidak menuntut dengan alasan ketimbangpengangguran. Dan jika perusahaan dipaksa membayar gaji buruh sesuai UMK, mereka mengancam akan memberhentikan para pekerjanya,” ujar Kepala seksi (Kasi) Hubungan Perindustrian Diskumnaker Sampang Heru Susandra, Kemarin (2/4).

Ia menjelaskan, penerapan UMK di semua perusahan itu sifatnya wajib. Namun pihaknya mengaku tidak bisa memberikan sanksi kepada badan usaha yang abaikan UMK tersebut, karena perusahaan sudah membuat kesepatan terlebih dahulu dengan para kariyawannya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan dalam membayar gajinya.

Tak ingin disalahkan begitu, Heru berjanji akan terus melakukan pemantauan kesejumlah perusahaan, utamanya yang bersekala besar agar menerapkan UMK. Sehingga kehidupan para buruh di Sampang jauh lebih baik dan sejahtera.

”Jika ada karyawan, utamanya di perusahaan besar masih menerimah upah dibawah UMK, maka segera melapor ke Diskumnaker, kami siap menampung semua aspirasi dan membantu melakukan negosiasi agar perusahaan mematuhi aturan yang berlaku dalam mengaji buruhnya,”bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sampang, Syamsuddin meminta Pemkab lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan pemberian gaji buruh. Pemkab harus memberikan sanksi atau kalau perlu izin usahanya dicabut. Karena UMK itu merupakan hak setiap buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Di sisi lain, kata politisi parta Hanura itu, pemkab harus terus mendorong para generasi muda untuk menciptakan lowongan pekerjaan, melalui pelatihan keterampilan, serta menyediakan informasi lowongan kerja. Pasalnya di Sampang hingga saat ini, angka pengangguran sangat tinggi.

”Kami harap kedepannya (Diskumnaker, red.) tidak hanya diam melihat realitas para buruh ini mendapat gaji dibawah UMK. Harus tegas, melakukan pemanggilan dan menjatuhi sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak buruhnya,”tukasnya. (sub/pai)

Komentar

News Feed