oleh

Petani Garam Tunggu Usaha Legislatif Desak Pemerintah Tetapkan HPP

Kabarmadura.id/Pamekasan-Harga garam rakyat musim ini sangat memperhatinkan. Harga jual yang tidak kunjung mengalami peningkatan. Anggota legislatif menjadi satu-satunya harapan petani untuk mendesak pemerintah segera menetapkan harga pokok penjualan (HPP) garam.

Sukandar, 50, petani garam asal Desa Pegagan, Kecamatan Pademawu, menuturkan, harga garam musim produksi tahun ii sangat murah. Cucuran keringat para petani dalam setiap satu kilogram garam, hanya dihargai Rp300.

Akibatnya, petani merugi. Untung yang diharapkan tidak bisa terpenuhi dengan harga yang sangat rendah itu. Sebab, hasil penjualan garam tidak mampu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani.

Meski harga garam sangat murah, tidak semua garam rakyat terjual. Tidak sedikit petani yang memilih menimbun tumpukan kristal putih itu di gudang-gudang yang ada di tambak garam.

Ironisnya, pemerintah terkesan tutup mata atas kondisi yang mencekik petani garam itu. Janji untuk segera menentukan HPP garam tidak kunjung dipenuhi. Padahal, HPP garam dari pemerintah, menjadi satu-satunya harapan petani garam untuk hidup lebih sejahtera.

“Harga garam sangat murah, hanya Rp300 per kilogram. Mana janji pemerintah yang katanya mau menaikan harga garam,” keluhnya, Selasa (3/12/2019).

Sukandar sangat berharap, janji pemerintah untuk mengangkat harga jual garam melalui penetapan HPP bisa segera dipenuhi. Penetapan HPP tidak harus sangat tinggi. Sukandar hanya meminta, HPP yang ditetapkan pemerintah tidak kurang dari Rp1 juta untuk satu ton garam.

Dirinya berharap, apa yang menjadi keluhan petani garam dapat didengar oleh pemerintah. Termasuk para wakil rakyat yang berada di parlemen. Sukandar berharap penuh, para anggota legislatif betul-betul memperjuangkan nasibnya bersama petani garam lain di Madura.

“Saya harap harga garam bisa Rp1.000 per kilo gram (Rp1 juta per ton), semoga ini bisa didengarkan oleh pemerintah,” harapnya.

Ketua Komisi B DRPD Provinsi Jawa Timur Aliyadi Mustofa mengatakan, HPP garam menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pihaknya berjanji, akan menjadikan penetapan HPP garam prioritas perjuangan legislatif.

Politikus  PKB itu menyampaikan, di samping upaya advokasi ke pemerintah pusat, Komisi B DPRD Jatim juga mengusulkan adanya peraturan daerah(perda) perlindungan dan pemberdayaan petani garam di Jawa Timur.

Perda inisiasi legislatif itu sudah dimasukan ke badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda). Dirinya optimis, usulan raperda perlindungan petani garam  masuk dalam program legislasi dareah (prolegda) 2020, sehingga bisa segera disahkan untuk menjadi payung hukum tataniaga garam.

“HPP garam ini mutlak harus ditetapkan, kami akan berikhtiar untuk terus memperjuangkan petani garam,” tegasnya. (rul/pin)

 

Komentar

News Feed