oleh

Petronas Caligari Ingkari Pembahasan PI 10 Persen dengan Pemkab Sampang

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Janji Petronas untuk memberikan tanggapan soal hasil rapat panitia kerja (Panja) DPRD Sampang pada2 Januari 2021 lalu, tidak ditepati. Saat dikonfirmasi ulang, belum ada keputusan soal pembagian dana participating interest (PI) sebesar 10 persen untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Sesuai rapat panja itu, Petronas menjanjikan akan membahas penawaran bisnis to bisnis pengelolaan dana PI dengan PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) itu di Kuala Lumpur. Pembahasan itu rencananya pada pekan pertama atau kedua Februari 2021.

Saat rapat panja itu,  Petronas tidak hadir. Pembahasan hanya melibatkan PT. PJSE, PT. GSM, SKK Migas dan perwakilanPemkab Sampang.

Ketua Panja DPRD Sampang, Agus Khusnul Yakin menilai Petronas tidak menepati janji. Sebab belum ada konfirmasi kembali sesuai jadwal yang dijanjikan. Sehingga belum ada kepastian bagaimana keputusan Petronas soal rencana bisnis to bisnis dengan PJSE.

“Sesuai keputusan saat itu, minggu pertama dan kedua Petronas akan melakukan rapat internal. Sehingga pada pekan ketiga akan dilakukan pertemuan dengan PJSE. Baru minggu keempat akan bertemu dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas,” katanya.

“Kami tetap berusaha menemui PJSE di Surabaya. Tapi terkendala Covid-19. Akibatnya kami berkoordinasi dengan PJSE secara daring,” katanya.

Sementara perwakilan Petronas Carigali, Bidang Pengadaan dan Hubungan Bisnis, Indrayana enggan memberikan keterangan lebih detail. Ditegaskan bahwa pihaknya belum ada keputusan soal bisnis to bisnis. Karena berkaitan dengan kebijakan perusahaan.

“Itu belum bisa jawab saat ini. Karena harus melalui kebijakan perusahaan. Kami belum melakukan rapat untuk memutuskan kerjasama. Karena itu bukan hanya cukup saya yang memutuskan,” imbuhnya.

  1. PJSE merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM). Yakni antara badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur dengan BUMD Sampang.

Upaya menuntut PI itu sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Namun belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari. Pemkab Sampang menuntut dana PI 10 persen itu, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDMNomor 37 Tahuin 2016 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam regulasi itu, BUMD memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara PT. PJU sebesar 51 persen dengan PT. GSM sebesar 49 persen.

Diketahui, Petronas Caligari sudah mengeksplorasi migas di wilayah Sampang sejak beberapa tahun lalu. Di wilayah bernama Lapangan Bukit Tua itu, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barrel oil per day (BOPD).

Sementara produksi gas sebesar 30 juta standar kaki kubik per hari ataumillion standard cubic feet per day(MMSCFD). Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd sampai 20.000 BOPD.(man/waw)

 

 

 

Komentar

News Feed