Petronas Carigali Dinilai Tidak KooperatifSoal Rencana Bisnis Migas dengan Pemkab Sampang

  • Whatsapp
BERDALIH: Petronas akui belum maksimal lakukan komunikasi dengan warga di sekitar titik eksplorasi.

KABARMASDURA.ID, SAMPANG – Belum terjadinya kesepakatan perundingan bisnis minyak dan gas bumi (migas) dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltdantara antara PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) dengan Petronas Carigali, dinilai karena pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak kooperatif.

Selama ini, pemerintah selalu melakukan upaya agar bisnis itu segera dilakukan. Namun, Petronas Carigali selalu menolak penawaran kerjasama bisnis yang disodorkan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan salah satu aktivis pemuda di Kabupaten Sampang, Habisono. Pria yang kerap terlibat dalam persiapan operasi Petronas Caligari itu mengaku ,selama ini cukup berkecimpung, karenaeksploitasi migas di perairan Sampang bagian utara.

“Sudah saatnya Sampang melakukan bisnis migas secara sehat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah setempat sudah melakukan banyak persiapan. Termasuk berbagai cara agar bisnis migas segera dilakukan. Namun, Petronas memilih menolak.

“Selama ini Petronas yang tidak kooperatif,” katanya.

Dia menentut pemerintah memperjuangkan haknya mengelola bisnis migas melalui dana PI. Sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu dibenarkan, jelas Habisono, karena sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10%. Khususnyapada wilayah kerja eksplorasi migas dan pemerintah daerah.

Ditambahkan, kesepakatan bisnis migas harus selesai antara BUMD dengan Petronas Caligari. Sebab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa melakukan intervensi. Sehingga, pemerintah daerah kesulitan untuk meminta pertimbangan soal rencana kerjasama bisnis migas.

Selain kepada pemerintah, Petronas juga diharapkanmemberikan peluang bernegosiasi. Penawaran pemerintah akan dikaji ulang. Sementara Petronas harus siap melakukan kebijakan untuk bekerjasama.

“Harus ada peluang yang diberikan. Distribusi migas akan di stop oleh warga setempat jika Petronas tidak memberikan respon positif,” tegas Habisono.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan kepada Kabar Madura mengatakan, pihaknya bersama tim akan melakukan melakukan kajian ulang soal penawaran bisnis migas. Sebab selama ini, nominal bagi hasil yang belum ada kesepakatan.

“Kami akan melakukan pembahasan ulang terhadap penawaran kami. Dari beberapa pertemuan belum ada hasil. Mungkin ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu,” ucapnya.

Catatan Kabar Madura, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari.

Penawaran mereka belum ada persetujuan karena tidak adanya kesepakatan soal angka bagi hasil.

Perusahaan BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd sampai 20.000 bopd. (man/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *