Petugas Dibuat Takluk dengan Kerumunan Pedagang dan Pembeli Takjil

  • Whatsapp
KM/Razin KERUMUNAN: Kondisi transaksi antara pedagang dengan pembeli takjil di Pasar Anom tetap ramai.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sejumlah lokasi di Sumenep, terpantau masih menggelar pasar takji, sehingga memancing kerumunan massa dalam jumlah besar. Pasar takjil tersebut, tidak hanya dilaksanakan dalam satu lokasi sebagaimana pelaksanaan bazar takjil yang  biasanya dikordinir dalam  satu tempat.

Pasar takjil  tersebut, terdapat di depan  Perpustakaan Daerah Sumenep dan beberapa tempat lainnya.

Terhadap keberadaan pasar takjil tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Agus Dwi Putra mengaku sudah melarangnya selama bulan Ramadan tahun ini, utamanya karena masih dalam status siaga bencana wabah Covid-19.

Namun, ulas Agus, meskipun pihaknya tidak memperkenankan adanya pasar takjil,  di beberapa titik terutama di area perkotaan masyarakat tetap beraktivitas atau belanja takjil dalam massa yang cukup banyak.

“Sejak awal, ditiadakannya pasar takjil, adalah langkah pemerintah untuk meminimalisir wabah Covid-19 dengan mengurangi kontak fisik dan mengurangi kerumunan massa,” ucap Agus.

Pihak Disperindag, jelas Agus, mengalami kesulitan dalam menangani pedagang dan pembeli takjil, karena sekedar peringatan dan bahkan upaya persuasif tidak mempan.

“Mau bagaimana lagi mereka sudah diberikan peringatan, tapi tetap saja beraktivitas,” katanya kemarin.

Sebagai imbal balik atas masih beraktivitasnya pedagang dan pembeli takjil, Agus mengawasi secara langsung agar proses transaksi warga di pasar  takjil sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan dalam masa wabah Covid-19.

Pihaknya juga menggalang kerja sama dengan tim keamanan agar aktif mengontrol agar masyarakat tetap memperhatikan salah satunya adalah menjaga jarak.

“Ya kalau sudah tidak bisa dilarang ya kami itu selalu perhatikan mereka agar jaga jarak, misalnya rombong atau penjual itu dipisahkan agak jauh sehingga masyarakat aman. Awalnya itu sangat rapat, tapi kami pernah turun ke sana,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam menyampaikan, jika sudah ada larangan sebelumnya, maka pihak pemerintah harus berkreasi melakukan pendekatan baik secara emosional maupun yang lainnya.

“Jangan sampai masyakarat berpikir bebas dan mengira meskipun dilarang tidak ada sanksinya, maka kebelakang dianggap enteng berbagai imbaun dari pemerintah,” paparnya. (ara/bri/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *