MH Said Abdullah: Ketua DPP PDI Perjuangan
Jumat Pahing, 21 April 2023, atau hari ke 30 puasa Ramadan dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia, Ibu Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputeri menggunakan kewenangannya untuk menentukan calon presiden dari PDI Perjuangan. Beliau memutuskan Ganjar Pranowo yang saat ini sebagai gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan.
Lantas seberapa layak Ganjar Pranowo dinaikkan penugasannya dari gubernur Jawa Tengah menjadi calon presiden? Bagaimana rekam jejak penugasan PDI Perjuangan terhadap dirinya selama ini? Tapi sebelum mengulas lebih jauh atas rekam jejak Mas Ganjar Pranowo, perlu saya jelaskan tentang istilah petugas partai dalam PDI Perjuangan.
Sebab, istilah petugas partai dalam PDI Perjuangan seringkali disalahpahami, atau bahkan di-framing untuk merendahkan para pejabat publik dari PDI Perjuangan. Bagi PDI Perjuangan, setiap kader adalah petugas partai. Petugas partai dalam PDI Perjuangan kami maknai sebagai aparatus ideologis, yakni orang yang memiliki kesadaran ideologi yang sama, dan dalam kesadaran ideologi tersebut memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan cita-cita ideologis PDI Perjuangan.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita ideologis tersebut, diperlukan kekuasaan. Sebab berpartai bertujuan meraih kekuasaan dengan harapan memudahkan jalan tercapainya cita-cita ideologis partai. Oleh sebab itu, setiap kader PDI Perjuangan yang ditugaskan dalam setiap jenjang kekuasaan, kami sebut petugas partai, bahkan Ibu Ketua Umum sendiri adalah petugas partai. Sehingga salah besar jika memahami petugas partai dikonotasikan dengan “petugas ketua umum”.
Saat Ibu Ketua Umum menetapkan seorang kader menjadi calon presiden, calon kepala dan wakil kepala daerah, DPR, DPRD dari PDI Perjuangan, maka kader tersebut ditugaskan untuk mewujudkan cita cita ideologis partai dalam kewenangan kekuasaan yang dimilikinya jika terpilih. Penetapan itu sekaligus sebagai syarat sah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang secara administratif mewajibkan tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai.
Lantas apa cita-cita ideologi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan adalah organisasi politik kaum nasionalis, yang berkesadaran menegakkan ajaran Bung Karno. Sebab, PDI Perjuangan adalah kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Pesan pokok ajaran Bung Karno adalah membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan mewujudkan cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Sangat terlihat, cita cita ideologis PDI Perjuangan menopang penuh dasar negara dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rekam Jejak Ganjar
Debut pertamanya Ganjar Pranowo menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pada periode 2004-2009. Ia sebagai anggota DPR pengganti antar waktu (PAW) tahun 2004-2009, menggantikan Jacob Tobing yang bertugas sebagai Duta Besar di Korea Selatan.
Pada periode ini, Ganjar Pranowo sudah sangat galak, ia bersama kawan kawan yang duduk di Komisi IV DPR mendorong penggunaan hak angket (penyelidikan) atas impor gula ilegal yang menggunakan anggaran Rp1,4 miliar. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Pada periode kedua ini tampaknya Mas Ganjar lebih vokal lagi. Ia duduk di Komisi II DPR. Selama bertugas hampir dua periode di DPR, Ganjar banyak mengambil peran strategis, semisal sebagai ketua Pansus Paket RUU Undang-Undang Politik.
Saat kasus Bank Century meledak pada tahun 2008-2009, Ganjar Pranowo salah satu anggota DPR yang aktif mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Ia juga terpilih sebagai anggota Pansus Bank Century DPR RI. Keteguhannya sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi telah ia buktikan. Saat kasus e-KTP mencuat dan berproses di KPK hingga pengadilan, Ganjar Pranowo saat itu menjabat sebagai wakil ketua Komisi II. Posisinya sangat penting, namun di berkas penyidikan KPK dan proses di pengadilan, tidak terbukti ia menerima aliran dana haram proyek e-KTP yang banyak menyeret anggota Komisi II DPR.
Belum genap menyelesaikan masa tugasnya di DPR periode 2009-2014, Ganjar Pranowo ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 melawan calon patahana, Bibit Waluyo.
Walau tanpa didukung oleh modal ekonomi yang memadai, namun karena ditopang soliditas kader, di bawah kepemimpinan Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani, dan sumbangan dari Alm Pak Taufiq Kiemas, serta kepercayaan rakyat Jawa Tengah, PDI Perjuangan bisa mengantarkan Mas Ganjar Pranowo menjadi fubernur Jawa Tengah dengan suara cukup telak, 48,8 persen, sementara calon patahana hanya 30 persen. Ganjar terpilih kedua kalinya pada 2018 bersama Gus Taj Yasin, putera ulama kharismatik, Alm. KH Maemun Zubair.
Ujian sebagai pemimpin daerah telah mampu Ganjar lalui dengan baik. Baru setahun menjabat sebagai gubernur Jateng, ia dihadapkan penolakan warga Pati dan Rembang mengenai rencana pendirian pabrik semen. Ia mampu menjelaskan bahwa kerusakan di pegunungan Kendeng utara telah berlangsung sejak tahun 1990-an, akibat penambangan ilegal.
Justru masuknya pabrik semen di Rembang memiliki tanggung jawab lingkungan, sehingga proses penambangan disertai dengan pemulihan lahan pasca tambang. Dan masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pengawasan. Akhirnya pabrik semen di Rembang berdiri, sementara pabrik semen di Pati diurungkan karena Ganjar menerima penuh aspirasi warga, dan menjaga eksistem lingkungan hidup.
Jalan menegakkan tata pemerintahan yang baik (good governance), konsisten ia jalankan di Jawa Tengah. Partisipasi publik dipermudah dengan lapor gubernur melalui media sosial. Berbagai pengaduan rakyat ia permudah, sekaligus respon tindak lanjutnya dilaporkan balik kepada rakyat. Kita dengan mudah menyaksikan kemudahan rakyat Jateng melaporkan atas kurangnya layanan publik melalui Twitter, Facebook, Instagram dan Tiktok Ganjar Pranowo.
Lebih sembilan tahun Ganjar Pranowom memimpin Jawa Tengah, sejak 2013 hingga 2023, penduduk miskin di Jateng turun lebih dari 1 juta orang. Pada tahun 2013, penduduk miskin di Jateng mencapai 4,8 juta, dan pada tahun 2022 penduduk miskin turun menjadi 3,8 juta.
Bandingkan dengan capaian penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, yang pada tahun 2017 sebesar 389,6 ribu dan tahun 2022 malah naik menjadi 502 ribu penduduk. Padahal Jawa Tengah menanggung penduduk lebih besar lebih 300 persen dari Jakarta, dengan APBD Jawa Tengah rata rata hanya 30 persen dari total APBD DKI Jakarta. APBD Jawa Tengah tahun 2023 mencapai Rp25,7 triliun sedangkan DKI Jakarta mencapai Rp83,7 triliun.
Belum lagi status DKI Jakarta yang menyandang status Ibu Kota Negara, tentu mendapatkan keistimewaan dan keunggulan berbagai fasilitas infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan berbagai kualitas layanan apapun yang paling premium dibandingkan daerah daerah lainnya.
