PGRI Sumenep dan Pemekasan Kompak Surati Kemendikbud dan KemenPAN RB

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) GAGAL PENSIUN: Rekrutmen CPNS guru dihentikan, 246 PPPK Pamekasan tidak akan mendapatkan tunjangan pensiun.

KABARMADURA.ID  – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan dan Sumenep sekata menyurati pemerintah pusat. Kedua organisasi guru itu, menuntut rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tetap digelar.

Surat itu ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tuntutan itu buntut dari kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan rekrutmen guru melalui jalur CPNS dan diarahkan pada jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua PGRI Pamekasan Jamil berharap, pemerintah dapat memikirkan kembali kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Karena kebijakan itu dinilai hanya akan membuat para generasi muda enggan untuk menjadi guru, karena kompensasi bagi PPPK tidak sebesar PNS.

“Dampaknya, generasi muda tidak berminat karena tidak menjamin seumur hidupnya,” ujarnya, Minggu (10/1/2021)

Sedangkan Ketua PGRI Sumenep Didik Suharto menilai, meski tujuannya sama, kedua jalur itu, CPNS dan PPPK memiliki perbedaan. Perekrutan PPPK untuk memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer di atas usia 35 tahun, agar memperoleh kepastian status kepegawaiannya.

Sedangakan formasi guru CPNS, membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun dan berminat menjadi PNS.

“Peran guru sangat strategis dalam peningkatan kulaitas sumber daya manusia (SDM),” ucapnya.

Plt Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Kemenag Zainurrosi juga mengharapkan rekrutmen CPNS tetap dibuka, karena kebutuhan dengan jumlahnya belum berimbang.

Berbeda dengan Kasi Penma Kemenag Sampang, Mawardi. Dia mengakui kekurangan guru masih cukup banyak, namun tidak adanya penambahan guru PNS di lingkungan Kemenag juga tidak menjadi hal yang urgen. Karenan pengangkatan tenaga PPPK diklaim bisa cukup membantu kekurangan itu.

“Kami akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Soal pengangkatan tenaga guru PNS. Apalagi sudah ada PPPK nantinya,” ucapnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Sampang Nor Alam juga tidak khawatir dengan ketiadaan pengangkatan CPNS guru. Pihaknya mengaku tidak terpengaruh. Sebab pemerintah memberlakukan pengangkatan PPPK.

Apalagi, rekrutmen CPNS 2019 lalu, diklaim sudah cukup menambah kuota guru PNS di sebagian sekolah.  Ada tambahan 160 lebih guru PNS. Mereka langsung dibagi ke beberapa sekolah.

“Kami berharap pengangkatan PPPK segera dilakukan. Soal kebijakan tidak ada pengangkatan PNS formasi guru,  kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya. (ali/man/imd/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *