PHE WHO Belum Bagikan PI 10 Persen untuk Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) PROTES: Direktur PT. Petrogas Jatim Adipodai Sofiullah Syarif mengingatkan PI 10 persen dari PHE WHO.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Perusahaan minyak dan gas bumi (migas)tidak memenuhi kewajiban membagi 10 persen labanya untuk daerah yang dieksplorasi, masih terjadi di Bangkalan.

Kewajiban bernama participating interest (PI) sebesar 10 persen itu, diduga justru tidak dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). PI 10 persen yang harus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan itu belum dipenuhi.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur PT. Petrogas Jatim Adipodai Sofiullah Syarif yang merupakan anak perusahaan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemkab Bangkalan untuk mengelola PI sebanyak 10 persen.

“Bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bangkalan juga berhak menerima hak PI sebesar 10 persen yang kini belum terpenuhi,” katanya, Senin (15/2/2021).

Pria dengan sapaan Sofi itu menjelaskan bahwa pihaknya telah siap mengelola PI yang seharusnya sudah diberikan oleh PHE WMO kepada Pemkab Bangkalan. Dia meminta, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemkab Bangkalan untuk menagih itu.

“Jadi mengingatkan PHE WMO bahwa Bangkalan siap untuk mengelola itu, baik dilakukan secara sendiri maupuan berpartisipasi untuk bisnis pengelolaan minyak dam gas itu,” jelas Sofi untuk menegaskan bahwa regulasi itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pengelolaan PI 10 persen itu, kata dia, bukan hanya sebagai bentuk pengelolaan PI, melainkan juga sebagai hak Bangkalan untuk menerima itu. Bahkan, pihaknya telah mempersiapkan hak itu untuk ikut mengelola minyak dan gas di bumi Bangkalan.

“Sudah satu tahun lebih kami usahakan mendapatkan itu dan diinginkan oleh PHE WMO. Tapi sampai sekarang belum diberikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron membenarkan bahwa Bangkalan belum terima PI sebesar 10 persen dari PHE WMO. Namun pihaknya telah berupaya menagihnyalebih dari satu tahun lalu.

“Sampai saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut baik secara utuh kepada kami atau seperti apa belum ada kejelasan,” aku bupati yang biasa disapa Ra Latif ini.

Upaya menagih hak PI 10 persen kepada PHE WMO, kata Ra Latif, juga sedang diupayakan daerah lain di Madura.Jika tetap tidak diberikan, dia akanberkoordinasi kembali dengan Pemprov Jatim, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan.

“Namun, belum ada tanggapan yang belum ada dari PHE WMO dengan alasan-alasan tertentu. Kami akan tetap kawal itu,” tukasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *