Pihak Rumah Sakit Anggap Mekelar sebagai Kebutuhan Masyarakat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) PENYAMBUNG: Pihak RSUD biarkan makelar berkeliaran di area rumah sakit karena tidak langsung berkaitan dengan manajemennya.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Menindaklanjuti terkait adanya makelar dibidang pelayanan kesehatan untuk pasien Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan merencanakan pembenahan sistem pelayanan.

Rencananyaakan dibuat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) untuk menangkal praktik makelar. Sebab, dengan adanya makelar yang melakukan penarikan biaya kepada pasien, berdampak pada turunnya kualitas pelayanan.

Bacaan Lainnya

Dengan sistem IT tersebut, nanti pasien bisa mendftardari rumah melalui aplikasi yang disediakan. Dengan begitu,akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan sistem IT, pasien bisa tahu kamar dan dokternya yang akan melayani.

Sayangnya, adanya makelar tersebut terkesan dibiarkan berkeliaran di area rumah sakit. Sebab, makelar disebut sebagai kebutuhan masyarakat, sebab tidak sedikit masyarakat yang tidak paham terkait kelengkapan administrasi pelayanan.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Pelayanan Madis RSUD. dr. Mohammad Zyn Sampang Khoirul Umami, bahwa makelar tersebut tidak ada keterlibatan dengan pihak rumah sakit. Sebab, rumah sakit hanya melayani pasien yang persyaratannya lengkap.

Bahkan pihaknya menyampaikan, tidak ada tindakan apapun terhadap makelar tersebut, meski pada dasarnya sudah diketahui. Karena sama sekali tidak ada keterlibatan dengan pihak rumah sakit.

“Makelar ini tidak ada keterlibatan dengan kami. Dan kami hanya melayani parsyaratan yang lengkap. Jadi siapapun itu kami terima,” ungkanya, Kamis (17/12/2020).

Ditambahkan, adanya makelar tersebut kebutuhan masyarakat. Karena, dinilai banyak masyarakat yang tidak paham soal administrasi pelayanan kesehatan yang dibutunkan. Padahal, untuk kebutuhan administrasi, khususnya pasien BPJS sudah ditempelkan di gedung-gedung.

Saat disinggung ada keterlibatan pihak rumah sakit, dia menegaskan bahwa tidak ada kepentingan dengan makelar. Sehingga ketika pasien dari puskesmas tersebut tidak membawa surat rujukan, tetap harus dilengkapi. Adapun surat rujukannya bisa dilakukan dengan sistem online.

“Makelar ini kebutuhan masyarakat, karena memang banyak yang tidak paham. Dan kami tidak bisa memberi tidakan, karena tidak ada kepentingan untuk kita, dan ini juga bukan ranah kami,” pungkasnya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *