oleh

Pilkada dalam Sandera Investor Politik

Praktik politik uang atau money politic pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 akan meningkat tajam. Minimal inilah kesimpulan para pakar yang dapat kita baca dalam berbagai artikel di media massa, ketika mereka memprediksi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini. Pendek kata, “kekuasaan uang” untuk menentukan bakal calon yang menjadi kontestan (membeli suara partai), bahkan menentukan calon yang terpilih (membeli suara rakyat) akan semakin digdaya.di tengah ekonomi bangsa yang sedang tiarap ini.

Bicara politik uang, seakan membawa kita pada rahasia umum, yang berlangsung sekian lama, yang semakin banyak orang mengiyakan, dengan sembari memaki untuk menutupi kenyataan yang ada. Hampir jarang kita menemukan politik yang tidak membutuhkan ongkos. Dan pada titik inilah upaya berlomba-lomba memperoleh ongkos proses mengikuti kontestasi dilakukan oleh kontestan dan timnya. Masalahnya adalah bukankah “tidak ada makan siang yang gratis/no free lunch?”.

Inilah yang sedari awal ditegaskan oleh penulis buku ini (hal. 8). Keberadaan “pihak” penyedia ongkos untuk mengikuti pilkada kepada kontestan-yang dalam buku ini diproklamirkan dengan istilah yang bernada sarkastik, yaitu “investor politik”, istilah yang terinspirasi dari Prof. Siti Zuhro dari LIPI yang menyebutnya sebagai “investor pilkada”. Meskipun tentu telah diingatkan bahwa mereka adalah para pelaku pembajak demokrasi/hijack of democracy (hal. xxiii), yang akan menyebabkan kekalnya ruang gelap/the dark room (hal. xxiv), bahkan menciptakan kegelapan yang lebih dalam/the deep darkness (hal. xxiv) dalam demokrasi kita. Bahkan dalam kasus tertentu para investor politik ini menjadi pemerintah bayangan (shadow state) bagi kepala daerah yang menang dan menjabat (hal. 8).

Saat kontestan yang didanai menang, kemudian menjabat di level kabupaten/kota maupun provinsi, mereka akan meminta konpensasi. Para bupati/wakil bupati maupun gubernur/wakil gubernur tentu akan tersandera oleh hutang budi yang selama ini diciptakan oleh para investor politik. Tentu, akan ada perasaan tidak nyaman saat menolak keinginan atau permintaan dari investor politik. Banyak kebijakan yang ditetapkan maupun yang dilaksanakan kepala daerah adalah hasil pesanan, kompromi, atau “dikte” para investor politik (hal. 8-10). Banyak izin usaha dengan mulus dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai imbalan. Faktanya, sebagaiman riset Kompas, >75% responden yang merupakan kontestan mengakui bahwa mereka akan mengabulkan harapan para investor politik itu bila mereka terpilih (hal. 15).

Buku ini bukanlah kumpulan gosip, atau rumor politik. Buku ini dikembangkan dari Disertasi penulis, dengan basis penelitian di Jawa Timur. Posisi penulis yang juga sebagai wartawan-selain juga sebagai dosen dan aktivitis, menyebabkan buku ini sangat bergizi. Jadi, kita tidak perlu was-was dengan informasi yang disajikan. Ada banyak informasi yang disajikan. Berbagai pemberitaan media massa (khususnya media online) yang sejalan dengan tema, disajikan secara menarik, dan sesuai kaidah penulis dalam ilmu-ilmu sosial/politik.

Ada pula Basis Toeritis, Basis Praktis, dan Basis Empiris yang disajikan secara runtut. Bagi yang masih awam dengan dunia politik, terlebih dahulu kita akan diperkenalkan dengan basis teori yang digunakan. Terdapat teori pilihan publik, teori pilihan rasional, teori pertukaran sosial, teori politik, teori kubus kekuasaan, dan teori motivasi. Diakhiri dengan benang merah berupa analisis teori peran pada ivestor politik di Pilkada (hal 37-101).

Penulis pun menghadirkan informasi mengenai fenomena investor politik global dan lokal (Indonesia). Bahkan, dengan adil penulis menyajikan kajian investor di era Orde Baru, Era Megawati, Era SBY, sampai Era termutakhir yakni Era Jokowi. Ragam fakta, pola, dan modus disajikan secara komprehensif (hal 111-143).

Bila anda tertarik menelaah lebih dalam, maka cermati paragraf per paragraf di bagian Basis Empiris. Uraian lengkap dimulai dari peran investor politik, mengawat terbitnya surat, merekomendasikan calon kepala daerah, menggerakkan mesin partai, mengoperasikan jaringan relawan, mendekati kelompok preman, menjadi endorser langsung, menyewa Lembaga Survei dan konsultan pemenangan, dan menggerakkan jaringan media. Selanjutnya, menggelontorkan dana pemenangan dan kebutuhan kandidat, mengkonsolidasi jaringan kepala desa, dan eksekusi politik uang (hal. 154-186).

Dari kacamata investor politik, penulis pun menyediakan uraian yang sangat apik. Ragam motivasi investor politik pada pilkada diulas, yaitu motivasi prestasi, motivasi kekuasaan, dan motivasi afiliasi. Secara benefit yang diperoleh investor politik, terdapat benefit ekonomi dan benefit non-ekonomi. Sementara itu, dalam fokus investasi, diuraikan pula investor politik berisiko rugi, dan investor politik berpeluang untung (hal. 193-216)

Masalahnya adalah investor politik adalah hal yang lazim dalam kehidupan politik. Hampir jarang ditemukan politisi yang tidak akrab dengan para investor politik ini, bahkan ini berlaku di seluruh dunia. Inilah yang sejak awal diingatkan oleh Prof. Dr. Firman Noor, SIP. MA-Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam pengantarnya di buku ini. Dan tentunya, perselingkuhan yang menyebabkan bobroknya kualitas politik dan demokrasi ini harus diakhiri. Maka senada dengan harapan itu, sejalan pula dengan catatan khusus dari Novel Baswedan, Penyidik KPK-dalam bagian awal buku ini pula-bahwa terbitnya buku ini menjadi momentum pencerahan menuju politik dan demokrasi yang lebih baik, yang benar-benar sesuai khittahnya, dan yang dilaksanakan atau diaktori oleh orang baik. Sebab, meminjam statemen Novel Baswedan lagi, Republik ini tak pernah kekurangan orang-orang baik.
Akhirnya, bacalah buku baik ini. Terus jaga akal sehat kita, sebagai orang-orang baik pula.

Judul : Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Penulis : Dr. Mohammad Hidayaturrahman
Penerbit : LKSP, Jakarta
Cetakan : I / Juli 2020
Tebal : xxxii / 248 halaman
Peresensi : Husamah (Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang)

Komentar

News Feed