Pilkades 2 Desa Ditunda, Semua Tahapan Dimulai dari Awal

  • Whatsapp
(FOTO:KM/MOH RAZIN) DIBATALKAN: Pilkades di dua desa harus ditunda ke pemilihan serentak mendatang.

KABARMADURA.ID, SUMENEP–Persoalan demi persoalan kerap mencuat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Sumenep. Semisal, dua desa yang harus menunda pilkadesnya sebab beberapa alasan.

Dua desa ini tersebut yaitu Desa Lombang, Kecamatan Giligenting dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Guluk. Semua tahapan yang dilakukan kedua desa itu dianggap batal.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep Moh Ramli menyampaikan, pembatalan pelaksanaan pilkades dua desa itu sudah resmi melalui keputusan bupati.

Alasan penundaan tersebut yaitu; pertama, di Desa Lombang, calon kepala desa yang ditetapkan hanya satu orang. Tidak memenuhi syarat minimal dua calon untuk pilkades. Setelah satu dari dua bakal calon yang ada meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Sementara, untuk Desa Batu Ampar, penyebabnya yaitu panitia dinilai telah gagal menjalankan tugasnya secara profesional. Bermula ketika hasil penetapan calon kepala desa yang memicu polemik. Sebab salah satu dokumen bakal calon diabaikan.

Pada tahap penetapan cakades, panitia tidak mencermati adanya data, fakta, serta saksi dari berkas dokumen bakal calon. Akibatnya, salah satu bakal calon dirugikan oleh kebijakan panitia. Yakni, tidak diloloskan sebagai calon kepala desa.

Tim fasilitasi kabupaten sempat memberikan arahan untuk dicermati kembali. Memberikan deadline sampai 28 Juni 2021 agar panitia kembali mencermati dokumen data yang dimaksud. Namun, hingga batas itu berakhir panitia tetap mengabaikan.

Dari situasi inilah, panitia kabupaten akhirnya mengeluarkan kebijakan pilkades ditunda dan menunggu pelaksanaan pilkades serentak berikutnya. Semua tahapan yang dilakukan dianggap batal. Artinya, ketika hendak digelar semuanya harus diproses dari awal.

”Kami minta BPD untuk membubarkan panitia sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Lebih spesifik, dokumen yang diabaikan panitia ialah SK perangkat desa dari salah satu bakal calon. Sehingga berdampak pada nilai akhir akumulasi pada tahap penyaringan.

”Tidak ditetapkan sebagai calon, menjadi korban kebijakan panitia,” jelasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pilkades Batu Ampar Agus Salim tidak merespon saat hendak dimintai keterangan oleh Tim Kabar Madura.

Kemudian, Bacakades Batu Ampar Abd Wahed menyampaikan, polemik pilkades di desanya muncul setelah dirinya dinilai tidak lolos dalam tahap penyaringan. Padahal, pihaknya menilai dirinya ada di posisi peringkat 3 dari 7 bakal calon yang ada.

Bahkan, hasil tes tambahan, ia rangking pertama dibanding 6 bakal calon yang lain. Namun ternyata penilaian panitia yang disematkan pada dirinya tidak menghitung nilai SK perangkat desa. Sejak mengetahui hal itu, banyak warga mendukung dan melakukan aksi di sekretariat panitia. Mereka menuntut keadilan dan sikap netralitas dari panitia.

”Kalau pembatalan ini sudah keputusan kabupaten kami terima saja. Sekalipun bagi kami ini bukan hasil yang diinginkan. Karena nanti semuanya harus dimulai dari awal,” jelasnya.(ara/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *