Pilkades Masih Lama, LSM Sampang Layangkan Rekomendasi Penunjukan PJ Kades ke Bupati

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST FOR KM) INGIN YANG BERSIH: Menyikapi akan berakhirnya masa jabatan 111 kades di Sampang, sejumlah anggota LSM menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Menjelang purna tugas 111 kepala desa (kades) di Sampang pada akhir tahun 2021, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang dan Madura Development Wacth (MDW) melayangkan naskah rekomendasi penunjukan penanggung jawab jabatan (PJ) kepala desa kepada Pemkab Sampang.

Naskah itu disampaikan kepada bupati Sampang dan sekertaris daerah (sekda) Sampang pada Rabu (22/9/2021).

Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Busiri menguraikan, rekomendasi yang dilayangkan itu berisi berbagai masukan kepada Pemkab Sampang, utamanya dalam kesiapan dan upaya menyikapi 111 desa yang masa jabatan kepala desanya akan segera berakhir. Sementara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak masih akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

Sehingga menurutnya, Pemkab Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk ditunjuk menjadi PJ kades di sejumlah desa tersebut.

“Pemkab harus berkomitmen, serius, taat terhadap ketentuan yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang masuk dalam kategori korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengangkatan PJ kades ini nantinya,” ucap Busiri kepada Kabar Madura, Kamis (23/9/2021).

Ketentuan yang dimaksud, regulasi yang menjadi dasar pengangkatan PJ kades itu, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan pasa 58 ayat 1 Undang-Undang (UU) Desa.

Di pasal itu menyebut, PJ kades harus dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, minimal memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Untuk itu, Busiri meminta Pemkab Sampang melalui dinas terkait segera menyusun pedoman pemilihan PJ kades yang transparan dan akuntabel, menetapkan kriteria atau kualifikasi PJ kades yang kompeten, integritas dan semacamnya. Semisal diadakan uji kompetensi dan lain sebagainya.

“Dalam penunjukan PJ kades ini, harus ada kontrak yang jelas antara bupati dengan PJ, yang bermuatan komitmen, loyalitas dan integritas, akuntabilitas serta kinerja selama menjabat PJ kades,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Sampang Yuliadi Setiawan berjanji menidaklanjuti rekomendasi itu, namun harus dikaji lebih mendalam. Namun pihaknya berterima kasih atas saran dan masukan tersebut.

“Prinsipnya, pemkab selalu terbuka, semua saran, masukan dan kritikan yang membangun akan tetap ditampung dan ditindaklanjuti,” singkatnya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *