Pilkades Serentak Sampang Diputuskan Digelar Tahun 2025

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Ist) RESMI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan konferensi pers soal jadwal pelaksanaan pilkades serentak.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Sampang resmi digelar tahun 2025. Kepastian itu resmi diumumkan setelah pemerintah setempat membacakan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi di aula besar kantor Pemerintah Sampang.

Surat keputusan (SK) bupati diterbitkan setelah Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak selesai diundangkan 7 Juni 2021. Namun SK baru dibacakan secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan, Senin (5/7/2021) siang.

Dalam SK Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Sampang ditetapkan dilaksanakan pada tahun 2025. Pilkades akan digelar serentak di wilayah kabupaten sebanyak 180 desa.

Pada pengumuman pelaksanaan pilkades serentak tahun 2025 itu, Sekda Sampang Yuliadi Setiawan didampingi sejumlah pejabat teras lainnya, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang, dan perwakilan Biro Hukum Setkab Sampang.

Sekda Sampang Yuliadi Setiawan menyampaikan, keputusan itu sudah disesuaikan dengan regulasi dan fakta di Sampang. Keputusan sudah berdasarkan berbagai pertimbangan dan regulasi yang sudah dikaji oleh bagian hukum dan tim di Pemkab Sampang.

“Berbagai regulasi sudah kami kaji. Bahkan penyusunan perbup sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak di Masa Wabah Covid-19,” katanya.

Dasar regulasi dilaksanakan serentak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, agar menghindari hal negatif. Termasuk mempertimbangkan kondisi desa dan kemampuan biaya yang dimungkinkan.

Keputusan bupati juga berdasarkan poin huruf a, b dan c pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Isinya menyatakan bahwa kepala daerah bisa mengambil keputusan, salah satunya menentukan waktu pelaksanaannya.

“Pemkab Sampang sudah melakukan pilkades secara bergelombang. Yakin pada tahun 2014, 2017 dan 2019. Sehingga saat ini pemerintah bisa melaksanakan pilkades serentak di wilayah kabupaten. Sebab bergelombang atau pun Serentak itu pilihan sesuai amanat regulasi yang ada,” pungkas Yuliadi. (man/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *