Pilkades Tetap Dilanjut tanpa Hiraukan Putusan PT TUN

(FOTO: KM/MOH RAZIN) TERLANJUR: Desa Poteran tetap melangsungkan  pilkades pada 25 November lalu kendati ada cakades yang sedang mengajukan gugatan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Meski pelaksanaan pilkades serentak di Sumenep sudah digelar, ada persoalan pilkades yang belum selesai. Persoalan itu, salah satunya polemik Desa Poteran, Kecamatan Talango, Sumenep. Pilkades di desa itu ditengarai cacat hukum dalam proses pelaksanaannya.

Salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memerintahkan Suparman untuk dimasukkan sebagai calon kepala desa (cakades) tidak dipenuhi. Putusan tersebut sudah terbit pada 30 Juni 2021, jauh sebelum dilaksanakan pilkades pada 25 November 2021.

Lantaran kondisi itu, pihak Suparman pernah meminta Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Sumenep untuk menunda pelaksanaan pilkades di Desa Poteran namun diabaikan panitia.

Sebagai pengatur pelaksanaan pilkades tahun 2021 ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep M Ramli mengaku sempat berkonsultasi terkait hal itu, yakni tetap dilaksanakan atau harus ditunda karena persoalan itu.

“Sah-sah saja ada desakan penundaan, di Poteran itu memang BPD bersurat bahwa ada surat dari PT TUN sudah ada inkrah, kami sempat berkoordinasi dengan dengan Kemendagri, jawaban mereka bahwa proses hukum di desa tersebut adalah tidak dapat dijalankan,” kata Ramli.

Alasannya, dia melanjutkan, proses atau tahapan pelaksanaan sudah berjalan, sehingga pada tanggal 25 November tidak ada perubahan, yakni Desa Poteran tetap ikut di pilkades serentak.

“Hal-hal teknis tentu menjadi pertimbangan Kemendagri. Yang dijelaskan bahwa secara teknis karena tahapan sudah berlalu, muncul kasus baru yaitu tidak ada penetapan calon, ya amanatnya memang harus diterima, tetapi dikembalikan bakal calon sementara sudah ada calon (calon sudah ditetapkan),” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, kuasa hukum  Suparman,  Kurniadi, tidak mempersoalkan tetap dilaksanakan, tetapi menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemebdagri) bukan pengadil dalam sebuah persoalan.

Sehingga jika putusan PT TUN yang memerintahkan kliennya itu tetap dimasukkan pada cakades di Desa Poteran, pilihannya hanya bisa dengan penundaan. Jika dipaksakan, putusan itu dianggap tidak ada guna oleh DPMD.

“Saya tidak ada masalah, tetapi kasihan saja kepada calon yang terpilih. Sebab cerminannya sudah ada, yaitu di Desa Matanair, jika prosesnya sudah cacat hukum, maka pelaksanaannya bisa tidak sah, karena proses hukum itu harus tuntas terlebih dahulu,” jelas Kurniadi.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan