oleh

Pimpinan DPRD Bangkalan Teken Pakta Integritas Tolak Omnibus Law

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Aksi demo mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Jumat (9/10/2020).

Seruan para orator aksi yang diikuti ratusan mahasiswa PMII Bangkalan itu, menyampaikan tuntutan-tuntutan agar DPRD serta Forkopimda Bangkalan menolak tegas dan menandatangani pakta integritas terhadap terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut.

Aksi yang sempat membakar ban bekas di tengah jalan itu akhirnya tidak lama kemudian setelah para orator menyampaikan tuntutannya, rombongan anggota DPRD berserta Forkopimda datang menemui demonstran.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman, menyatakan sikap menolak Undang-Undang Cipta Kerja, karena menurut dia, undang-undang itu dinilai merugikan rakyat kecil.

“Kami di sini juga sehati dengan kalian semua. Menolak adanya UU tersebut,” tegas dia aat dikelilingi mahasiswa PMII.

Tidak hanya itu, pakta integritas itu pun ditandatangani seluruh pimpinan DPRD, dan mereka juga berjanji akan melanjutkan tuntutan PMII ke pemerintah pusat.

“Kami akan lanjutkan permintaan PMII ini ke pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, koordinator lapangan (Korlap) aksi Imam Pantor pada saat dimintai keterangan berharap, DPRD Bangkalan turut serta menolak atas adanya  Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh DPR RI beberapa hari lalu.

“DPRD Bangkalan kami minta menekan pemerintah pusat dan menyurati DPR RI bahwa masyarakat Bangkalan menolak terkait UU tersebut. Tidak alasan untuk menolak kecuali DPRD tidak pro dengan rakyat,” ucapnya, Jumat (9/10/20).

Imam menambahkan, UU yang menurutnya menindas rakyat kecil dan menguntungkan kaum-kaum elit itu agar segera dikeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu).

“Pemerintah pusat dan presiden harus membuat Perppu untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut,” tegasnya.

Pihaknya juga akan terus mengawal lanjutan surat yang akan dikirimkan ke DPR RI tersebut.

“Kami akan terus follow up, dalam masa 15 hari ke depan, jika masih belum ditindaklanjuti kami siap melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak,” tandasnya. (km55/waw)

Komentar

News Feed