oleh

Pimpinan DPRD Pamekasan Soroti Monopoli 20 Hektare Galian C Ilegal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Terdapat 350 galian C ilegal di Kabupaten Pamekasan. Bahkan terdapat  tambang galian C seluas 20 hektar yang diduga kuat dikuasai oleh satu perusahaan. Temuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan itu tampaknya menjadi atensi khusus wakil rakyat.

Atas fakta itu, pimpinan legislatif Pamekasan, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin, menekankan agar pemerintah bersikap tegas. Sebab, ada monopoli di tengah kian rusaknya lingkungan hidup gara-gara aktivitas ilegal tersebut.

“Pemerintah wajib tegas mengusutnya secara tuntas. Sebab, ini bagian dari monopoli salah satu perusahaan. Ia mengambil keuntungan dengan cara merusak lingkungan hidup,” kecam Syafiuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/8/2020).

Selain mengecam, pihaknya berjanji akan menggali data dugaan penguasaan 20 hektare tambang tersebut. Sebab, menurutnya itu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam pasal 68 ayat satu poin (a), Undang-Undang Minerba, izin pemanfaatan ruang (IPR) untuk perorangan, penguasaan lahan yang bisa dikelola hanya 5 hektare.. Sedangkan pada pasal 68 ayat satu poin (b), IPR untuk koorporasi penguasaan lahan, yang bisa dikelola hanya 10 hektare.

“Kalau data-datanya ternyata tidak melanggar UU Minerba, kami akan tetap memantau kerja-kerja pertambangan. Itu agar tidak melanggar hukum. Kami akan pantau secara asas kemanfaatan pertambangan. Sehingga, dampaknya tidak terlalu merugikan lingkungan hidup,” tegas ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pamekasan itu.

Saifuddin membenarkan bahwa pertambangan di Kabupaten Pamekasan semakin melebar. Bahkan, dia sangat menyayangkan meski perusahaan tambang sudah sesuai dengan regulasi UU Minerba, tetap saja akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

PMII cukup serius menyoal merebaknya galian C ilegal. Bahkan pada tahun 2019 lalu telah membuat kajian. Itu terkait konflik agraria di Kabupaten Pamekasan, yang dijadikan sebagai bentuk serapan kaderisasi di acara Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PC PMII Pamekasan.

Pada kepengurusan periode 2020-2021, PC PMII Pamekasan yang dipimpin oleh Moh. Lutfi melanjutkan pengawalan tambang itu. Salah satunya tampak pada demonstrasi ke kantor Pemerintan Kabupaten Pamekasan pada Kamis (25/6/2020) lalu  yang berakhir bentrok dengan petugas kepolisian.

Sepanjang 2019 hingga 2020 ini, kajian PMII Pamekasan menemukan 350 galian C ilegal di Kabupaten Pamekasan dan salah satunya menguasai lahan seluas 20 hektare.

Ketua umum PC PMII Pamekasan Moh. Lutfi menyatakan, pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk mengawasi pertambangan. Sebab, dampaknya sangat berakibat fatal terhadap ekosistem dan lingkungan hidup.

“Beberapa proyek tambang ilegal di Pamekasan telah kami temui beberapa sampelnya. Ini akan kami waspadai sampai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait,” ujar Lutfi, Minggu (30/8/2020) malam.

Seharusnya, tambah Lutfi, secara hukum hal itu sudah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Penegakan hukum oleh pihak berwajib harus segera diwujudkan, tak terkecuali pengawasan eksekutif harus tetap berjalan. Itu guna menyelaraskan dengan baku mutu dalam Perda Nomor 13 Tahun 2014.

Bagi Lutfi, terdapat pelanggaran besar bagi koorporasi yang melampaui batas dengan angka 20 hektar penguasaan lahan tambang galian C sebagaimana tertuang dalam pasal 68 UU Minerba.

Tidak hanya itu, lingkungan hidup semakin parah, akibatnya pertambangan semakin luas di Kabupaten Pamekasan. Daerah yang menjadi atensi pertambangan di antaranya, bagian pesisir pantai utara, Waru Barat, dan yang paling parah ada di Kecamatan Palengaan.

“Dari data yang dikantongi PC PMII Pamekasan untuk saat ini, terdapat 350 galian C ilegal. Itu adalah tanggung jawab bersama untuk menuntaskan agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, demi menyelamatkan bumi Pamekasan,” pungkas Lutfi. (01km/nam/waw)

Komentar

News Feed