PIP di Bangkalan Rawan Jadi Bancakan

  • Bagikan
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Gerakan Pemuda Peduli Pendidikan (GPPP) saat melakukan audiensi dengan Dewan Pendidikan di kantor Dewan Pendidikan Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bangkalan dipersoalkan. Sebab, program itu dinilai rawan menjadi bancakan. Bahkan, diduga banyak terjadi pemotongan dalam program tersebut. Kondisi itu membuat Gerakan Pemuda Peduli Pendidikan (GPPP) mendatangi Kantor Dewan Pendidikan Bangkalan. Senin, (8/2/2020).

Salah satu perwakilan GPP Nasiruddin menjelaskan, data penerima PIP perlu dilakukan verifikasi ulang, sebab, bisa jadi dari sekian penerima sebagian besar tidak tepat sasaran. ”Bantuan ini sudah ada sejak presiden sebelumnya, dan bahkan sampai saat ini masih belum jelas,” ulasnya.

Katanya, lanjut dia, penerima PIP kebanyakan dikuasai oleh sekolah. Bahkan pihak sekolah terang-terangan melakukan klaim atas akses pencairan PIP dengan alasan pemerataan. Sehingga penerima yang sesungguhnya tidak merasa pernah menerima bantuan dana. ”Sekolah dengan cermat mengatur agar seolah penerima benar-benar mendapatkan bantuan, padahal nyatanya nihil,” bebernya.

Belum lagi adanya penerimaan PIP ganda. Seperti contoh temuan yang diduga berasal di SDN Kemayoran. Siswa dengan jelas tercatat sebagai penerima PIP saat kelas 6 SD. Dan bahkan hingga sudah kelas 3 MTs, siswa yang bersangkutan masih tercatat sebagai penerima. ”Kalau penerima mendapat pencairan ini mending. Ini sudah tercatat pencairan tetapi yang bersangkutan merasa tak dapat apa apa, ini bagaimana,” paparnya.

Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Mustahal Rasyid menyampaikan, akan menampung semua aduan maupun laporan yang disampaikan oleh pemuda sudah diterima. Kasus PIP diakui menang masih perlu banyak pembenahan dan perbaikan. Sehingga pihaknya akan mengkaji dan berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama soal PIP.

”Kami sudah terima aduannya dan akan segera mencarikan solusi,” jelasnya.

Kata Mustahal, pihak pihak yang berkaitan atau bersangkutan dengan penerima dan pencairan PIP akan segera dipanggil untuk melakukan mediasi. Sebab, wewenangnya hanya melakukan pemanggilan dan meminta penjelasan pihak terkait atas dugaan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. ”Kami ini bukan lembaga eksekutif, jadi wewenang kami hanya melakukan mediasi,” pungkasnya. (km 59/mam)

Baca juga  Legislatif Bangkalan Rencanakan Panwas Khusus RSUD Syamrabu
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan