Piutang Biakes Maskin Rp4,2 Miliar, Dinkes Bangkalan Bungkam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KEJELASAN: Ketua BPB Ahmad Annur usai menemui Komisi D DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Laporan piutang layanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari sejumlah dari kalangan aktivis mahasiswa. Sebab, sisa tunggakan itu dinilai sangat tinggi, kondisi itu memetik kritikan terhadap kinerja sejumlah dinas yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, piutang Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp4,2 miliar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp4,29 miliar dan Rp126 juta dari Jasa Raharja.

Bacaan Lainnya

Aktivis Barisan Pemuda Bangkalan (BPB) Ahmad Annur mengatakan, jika piutang dari Dinkes Bangkalan merupakan klaim pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin (biakes maskin) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu.

“Sekarang kalau saya lihat masih kurang stabil, sebab klaim dari rumah sakit ini belum dibayarkan. Padahal di dinkes saya lihat keuangannya ada,” ungkapnya.

Entah ini sudah terbayarkan atau tidak, dia meminta agar legislatif bisa mengkonfirmasi terkait hal itu ke pihak-pihak yang memiliki utang. Katanya, dari piutang tersebut hanya 2 instansi yang sudah melakukan pelunasan yakni dari BPJS dan Jasa Raharja.

“Hanya dari dinkes saja yang belum terbayarkan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, jika pihaknya akan segera  mengkonfirmasi terkait piutang-piutang tersebut. Katanya, dalam waktu dekat ini akan memanggil dinas terkait yang memiliki piutang tersebut.

“Kami akan langsung konfirmasi,” tuturnya.

Menanggapi piutang tersebut, dia menduga sudah selesai. Sebab, lanjut dia, BPK memiliki undang-undang dimana efektif 60 hari tidak terbayar akan ada teguran. Namun, jika hal tersebut memang belum terbayarkan, pihaknya mendesak akhir bulan ini yakni Desember harus segera lunas.

“Jadi saya yakin kalau ada rekomendasi dari BPK semua instansi pasti takut kalau piutang ini belum terbayar,” pungkasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *