oleh

PKB Usulkan Perda Pesantren, Golkar Tunggu Aturan Turunan

Kabarmadura.id/Surabaya-Undang Undang (UU) Pesantren yang telah ditetapkan pada September lalu, mulai mengundang wacara dari legislator Jawa Timur untuk merancang peraturan daerahnya (perda).

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Himah Bafaqih, pada Selasa (5/11/2019) lalu telah mengirim usulan perda pesantren. Diupayakan rancangan perda (raperda) itu akan masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) DPRD Jatim tahun 2020.

Terkait usulan tersebut, Anggota DPRD Jatim Aliyadi Mustofa menjelaskan, perda tersebut yang bakal menjadi penjabaran dari Undang-Undang Pesantren. Dikatakan,  perda  tersebut mengatur lebih teknis dari Undang-Undang Pesantren).

“Sudah disahkan, artinya sudah resmi berlaku. Rancangan perda itu pasti akan ada rancangan akademik dulu. (Perda Pesantren) tidak jauh beda, semacam juknis saja, semacam penjabaran dari undang-undang,” jelas anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu kepada Kabar Madura, Rabu (6/11/2019).

Sedangkan, Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jatim Muhammad bin Muafi Zaini justru tidak mau gegabah. Dia bakal menanti aturan turunannya yang menjelaskan aplikasi dari Undang-Undang Pesantren tersebut.

Setelah itu, legislator asal Sampang itu tidak akan langsung mengusulkan, akan tetapi akan mengkaji terlebih dahulu sebelum masuk prolegda. Langkah Fraksi Golkar itu, tidak terlepas dari upaya mengamankan perda itu agar tidak sebatas untuk kepentingan politik belaka.

“Kami Fraksi Golkar (DPRD Jatim) menunggu aturan turunanya yang menjelaskan aplikasi dari undang undang tersebut. Baru, kami akan mempelajarianya terkait usulan tersebut,” ujarnya, Rabu (6/11/2019). (idy/waw)

Komentar

News Feed