oleh

PKH Hanya Jangkau 10 Persen Warga Miskin

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kendati bantuan program keluarga harapan (PKH) sudah digulirkan sejak tahun 2017 silam, namun hingga sekarang, masih ada ribuan warga miskin di Sampang belum tercover bantuan itu.

Salah satu penyebabnya, warga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercatat sebagai penerima bantuan itu, hanya berjumlah 73.434 keluarga.. Sedangkan warga miskin di Kota Bahari diperkirakan mencapai 225.130 penduduk.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Moh. Amiruddin mengatakan, penambahan atau perluasan bantuan PKH itu sepenuhnya kewenangan pusat yang mengacu pada data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pihaknya tidak pernah mengajukan perluasan, karena sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

“Sampai saat ini, warga miskin yang tercover PKH ini masih sekitar 10-15 persen dari total penduduk miskin,” katanya, Senin (25/2).

Banyaknya warga miskin di Kota Bahari yang belum tercover bantuan PKH itu, karena setiap tahun perluasan KPM PKH terbatas. Terakhir, perluasan KPM pada tahun 2017 sebanyak 19.397 KPM, sedang tahun 2018 dan tahun ini belum ada informasi resmi dari pusat terkait rencana perluasan.

Di sisi lain, kata Amir, kesanggupan pemerintah pusat untuk memberi bantuan juga terbatas, sehingga belum semua waraga miskin tercover PKH itu. Persyaratan menjadi penerima PKH tersebut tidak cukup hanya miskin, akan tetapi memiliki tanggungan anak sedang menempuh pendidikan, janda berumur 70 tahun ke atas dan sebagainya.

“Bantuan PKH ini, diprioritaskan kepada waraga miskin yang paling membutuhkan, sehingga belum semua penduduk miskin dapat terkaver bantuan, karena perluasan KPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Namun demikian, Amir berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar diadakan perluasan KPM di Sampang, karena hingga saat ini masih ada ribuan warga miskin belum tersentuh bantuan itu. Semua warga miskin yang memenuhi kriteria dan persyaratan bisa terkaver oleh bantuan tersebut, sehingga beban hidup warga miskin lebih ringan dan sejahtera.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena perluasan KPM PKH ini sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Namun kami akan koordinasikan agar tahun ini ada perluasaan KPM, sehingga semua warga miskin terkaver bantuan non tunai ini,” pungkas Amir.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri meminta Pemkab melalui Dinsos Sampang harus proaktif mengusulkan perluasaan, karena masih sangat banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan itu. Selain itu, dinsos bisa mengevaluasi ada KPM PKH yang sudah tidak layak lagi untuk dialihkan kepada warga miskin yang lebih berhak.

“Mestinya (Dinsos red) tidak hanya tinggal diam, harus proaktif dalam memperjuangkan nasib warga miskin untuk mendapatkan bantuan PKH ini. kami harap setiap tahun ada perluasan penerima,”singkatnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed