PKL Liar, Satpol PP Bangkalan Enggan Tertibkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) LIAR: Bangunan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir Jalan Raya Kamal, Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di area Kecamatan Kamal, terus menjamur. Selain dinilai mengganggu pengguna jalan, keberadaannya juga dibiarkan tanpa ada penanganan tegas dari pemerintah setempat.

Salah satu pengguna jalan Andre Rosiadi menyampaikan, kondisi bangunan kecil tersebut kian bertambah. Padahal kemungkinan besar bangunan miliki PKL tersebut tidak memiliki izin resmi. Hanya izin beberapa keamanan pada warga setempat.

Bacaan Lainnya

”Sebelumnya karena hanya ada dua atau tiga saya anggap masih biasa. Tapi semakin hari kok semakin bertambah,” ulasnya.

Upaya penataan lingkungan di kecamatan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sebab, jika dibiarkan nantinya malah semakin banyak yang mengikuti. Selain semakin liar juga kerap kali menimbulkan kemacetan.

”Seharusnya jangan dibiarkan terus menerus seperti ini,  harus ada tindakan dari kecamatan,” paparnya.

Sekretaris Kecamatan Kamal Ainul Yakin menjelaskan, bangunan di bahu jalan tersebut jelas tidak memiliki izin. Sebab, tidak ada pemberitahuan ke pihak kecamatan atau sebaliknya, pihak kecamatan tidak pernah memberikan izin.

”Semakin lama, ini semakin bertambah, kalau nanti tetap tidak ada tindakan, mereka akan merasa benar,” paparnya.

Kata lelaki yang akrab disapa Yayak tersebut, pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan teguran atau menanyakan izin dan rekomendasi mendirikan bangunan di pinggir jalan. Padahal sudah jelas itu tidak diperbolehkan.

”Kami ini memang tidak bisa menertibkan, tetapi kami menyampaikan bahwa tindakan mereka salah, agar menjadi teguran,” terangnya.

Sekretaris Satpol PP Bangkalan Ari Murfiyanto menjelaskan, saat ini masih memberikan toleransi kepada PKL untuk berjualan di pinggir jalan. Salah satunya untuk membangkitkan dan mendukung perekonomian masyarakat agar lebih baik.

”Sementara ini kami biarkan dulu, asalkan tidak menimbulkan kerumunan,” katanya.

Tetapi jika itu sudah menjadi bentuk bangunan semi permanen, pihaknya harus menunggu kepastian dari pihak terkait bahwa bangunan itu memang jelas tidak memiliki izin. Sehingga kemudian  bisa diberikan peringatan. Atau bahkan juga ditertibkan.

”Kami menunggu perintah, sebab itu nanti jadi landasan kami bertindak,” pungkasnya. (km59/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *