PKS Sampang Dorong Kadernya Terapkan Politik Identitas


PKS Sampang Dorong Kadernya Terapkan Politik Identitas
(KM/IST)

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sampang menarget tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penjaringan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) juga diintensifkan. Bahkan menarget akan terisi di semua daerah pemilihan (dapil) di Sampang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sampang Mahfud memastikan, di Pemilu 2024 mendatang, caleg dari PKS akan muncul di setiap daerah pemilihan (dapil). Targetnya pun cukup tinggi. Yaitu memperoleh enam kursi. Sehingga dapat membentuk satu fraksi.

Pada Pemilu 2019 lalu, di Sampang, PKS hanya memperoleh tiga kursi. Mereka berasal dari dapil 1, 4 dan 5. Ketiga dapil itu selama ini memang menjadi lumbung kekuatan PKS di Sampang. Sejatinya, caleg dari PKS ada di semua dapil. Hanya saja, di dapil lain semangatnya rendah.

“Di Pemilu 2024 nanti kami upayakan dari semua unsur ada. Mulai dari praktisi hukum, akademisi, pengusaha dan lainnya. Kalau petahana otomatis maju kembali,” ungkapnya, Minggu (13/11/2022).

Mahfud menambahkan, dalam setiap pemilu, penerapan politik identitas telah menjadi hal biasa. Bahkan baginya, politik identitas harus ada. Sebab, untuk bisa memenangkan pemilu, politisi harus menggunakan pengaruh identitas. Baik identitas agama, organisasi atau kelompok.

“Harus punya identitas dong. Orang-orang sekuler itu memang begitu kampanyenya tentang politik identitas. Mereka tidak punya identitas. Kalau tidak punya identitas jangan dipilih. Banci itu namanya,” tandasnya.

Menurut Mahfud, politik identitas yang diterapkan oleh para caleg dengan menonjolkan masing-masing agama, organisasi atau kelompok merupakan hal yang legal dan dilindungi oleh undang-undang. Sebab itu merupakan bagian dari cara untuk mencapai target.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak semua kalangan untuk bersama PKS di pemilu 2024 mendatang. Sehingga, diharapakan komposisi caleg dari PKS berasal dari berbagai latar belakang pengaruh yang berbeda. Seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Bahkan, Mahfud mewajibkan politik identitas untuk bisa memenangkan pemilu. Hal semacam itu tebiasa terjadi di Indonesia. Seperti politisi yang berjilbab dan berkopiah saat akan menghadapi pemilu. Baginya yang terpenting, janji politik saat kampanye ditepati.

“Kalau di PKS, ya kami sangat berharap. Baik dari Muhammadiyah, baik dari NU. Ayo gabung ke PKS. Punya ide apa. Punya gagasan apa. PKS sangat terbuka,” pungkasnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna