oleh

PMI Harapkan Pemerintah Tidak Hanya Fasilitasi Pemulangan

Kabarmadura.id/SAMPANG-Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang yang berangkat malalui jalur tidak resmi (ilegal), cukup banyak dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tanaga Kerja (Diskumnaker) Sampang mencatat, sejak Januari sampai Juli 2020 mencapai 58 orang, mayoritas dipulangkan dari negeri Malaysia lantaran meninggal karena sakit dan kecelakaan kerja.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Agus Sumarso.

Terbaru, terdapat dua PMI yang dipulangkan tidak bernyawa, antara lain Mosbeh (45), asal Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah dan Mursama (50), perempuam asal Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, keduanya meninggal lantara sakit.

Kedua jenazah PMI itu dipulangkan melalui Jakarta menuju kampung halamannya dengan difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banten.

Dia membeberkan, banyak PMI ilegal yang dipulangkan tidak bernyawa lantaran tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah.Selain itu, pengawasan untuk PMI ilegal tergolong longgar, semisal tidak ada pemeriksaan kesehatan dan semacamnya.

Padahal, kata Agus, menjadi PMI legal memiliki keuntungan sangat banyak, diantaranya, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan semisal meninggal atau kecelakaan kerja, maka yang bersangkutan mendapatkan uang kematian dan asuransi.

“Sampai saat ini, total PMI ilegal yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa dari Januari sampai Juli sudah mencapai 58 orang, kami hanya menunggu informasi dari Jakarta dan BP2MI,” ungkap Agus saat dikonfirmasi awak media.

Sementara itu, salah seorang mantan PMI asal Kecamatan Karangpenang Sampang Abdul Basyir (27) berharap, pemerintah daerah tidak hanya hadir atau memfasilitasi proses pemulangan pejuang devisa yang meninggal dunia di negeri rantau, tetapiharus bisa membantu masyarakat yang hendak berangkat ke luar negeri malui jalur resmi. Sosialisasi harus terus ditingkatkan.

Dia bercerita, sebenarnya masyarakat ingin berangkat malalui jalur resmi, tapi malas mengurus administrasinya, karena menyulitkan dan terkesan berbelit-belit. Akibatnya, berangkat melalui jasa tekong jadi pilihan, karena lebih konkrit dan tidak ribet. Untuk itu, dia meminta harus ada solusi dari pemkab agar PMI ilegal itu dapat diminimalisir.

“Terus terang, kalau saya pribadi hanya berharap, pemkab ini bisa memberikan solusi untuk memudahkan proses pemberangkatan, tidak hanya hadir ketika ada PMI yang meninggal saja, tapi harus hadir dari awal, membantu pemberangkatan dan semacamnya,” singkatnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed