PMI yang Pulang ke Sampang Dipastikan Illegal

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) AGUS SUMARSO: Kasi Penempatan Tenaga Kerja Diskumnaker Kabupaten Sampang.

Kabarmadura.id/Bangkalan– Ditengah merebaknya penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di berbagai Negara, termasuk di Indonesia, para Tenaga Kerja Indonesi atau yang saat ini dikenal dengan Pekerja Migran Indonesi (PMI) khususnya yang ilegal asal Kabupaten Sampang yang berada di berbagai belahan negara, meliputi Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya, hingga kini belum terdata secara riil, baik yang sedang berada di negeri perantauan ataupun yang sudah dipulangkan akibat serangan pandemi corona.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang Suhartini Kaptiati melalui Kasi Penempatan Tenaga Kerja Agus Sumarso mengatakan, pendataan PMI  asal kota Bahari hanya berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansinya, sedangkan PMI ilegal tidak terpantau, sehingga sulit terditeksi keberadaannya.

Kata dia, selama tiga bulan terakhir, ada sebanyak 36 warga sampang yang mengantongi rekomendasi menjadi PMI yang berangkat dari jalur resmi, rata-rata ke Negeri Jiran. Sedangkan PMI ilegal hanya dikatahui manakala sudah ada yang dipulangkan, karena ketahuan dan ketangkap oleh pihak keamanan di luar negeri, karena tidak memiliki dokumen resmi. Namun, untuk saat ini, PMI yang di pulangkan karena wabah covid-19 belum ada koordinasi.

“Berdasarkan data yang kami miliki, terhitung dari bulan Januari sampai pertengahan Februari kemarin, sudah ada sebanyak 35 orang PMI yang di pulangkan, tapi bukan karena wabah corona ini, mareka di pulangkan rata-rata karena ke tahuan tidak memiliki dokumen resmi, kalau terkait covid-19 ini, kami masih mau berkoordinasi dengan Provinsi,” ucap Agus Sumarso saat dihubungi Kabar Madura.

Pria paruh baya yang akrab disapa Agus itu membeberkan, untuk PMI yang legal dan sudah terlanjur terikat kontrak kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja di luar negeri, kalau dipulangkan bisa menuntut karena terikat kontrak kerja selama dua tahun.

“Kami sudah menerima salinan himbauan dari Kementerian agar tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pemberangkatan PMI, kami terus akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi dan Pusat untuk mendata ke pulangan PMI yang legal ataupun ilegal,” ungkap Agus.

Sambung dia, pihaknya mengaku kesulitan untuk memantau keberadaan PMI ilegal. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat yang hendak menjadi PMI agar mengikuti jalur resmi, sehingga mudah terpantau dan dijamin oleh negara. “Kami terus arahkan masyarakat agar ikut jalur resmi, bahkan kami akan merekomendasi dengan catatan semua persyaratannya terpenuhi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fadol mengungkap, saat ini warga Madura, khususnya di Kabupaten Sampang mulai banyak yang pulang kampung halaman dari tanah rantau, baik dari Jawa, bahkan dari luar negeri. Maka pihaknya meminta Pemkab Sampang agar lebih memaksimalkan upaya antisipasi dan tingkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran covid-19 di wilayah itu. Pihaknya mendesak Tim Satgas corona setempat aktif melakukan pemantauan terhadap warga yang baru pulang dari tanah rantau itu, sebab orang yang baru pulang itu sudah dikategorikan orang dalam resiko (ODR).

“Saat ini, di desa-dasa di Sampang mulai banyak berdatangan warga dari tanah rantau. Maka kami minta Pemkab melalui tim Satgas untuk memperketat dan lebih serius melakukan pengawasan terhadap warga yang baru datang dari perantauan, mulai dari pintu masuk ke Madura, khususnya Sampang hingga di lakukan karangtina, jika dipandang perlu,” singkat Fadol. (sub/bri).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *