oleh

Polemik ADK di Sampang Tidak Kunjung Selesai

kabarmadura.id/Sampang-Realisasi program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di Kabupaten Sampang, terus menuai sorotan. Bahkan saat ini, anggaran sebesar Rp7 miliar itu, sudah masuk ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Warga mengadukan realisasi ADK yang diduga penuh kejanggalan.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat internal untuk merespon laporan masyarakat terkait realisasi ADK. Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan semua  Organisais Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja, untuk membahas realisasi program yang dinilai tidak transparan..

Pemanggilan itu lanjut Nasafi, untuk meminta pertanggungjawaban kinerja instansi terkait dalam realisasi program ADK tersebut, khususnya tentang kualitas pengerjaan yang kurang baik sebagaimana aduan yang disampaikan oleh warga.

“Yang jelas, kami (Komisi I, red) dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama OPD yang menjadi mitra kerja, termasuk akan panggil Camat  Sampang, semua lurah untuk menindaklanjuti terkait laporan ADK ini,” janjinya, pada Selasa (14/1/2020).

Sebelumnya, Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang H. Tohir mengungkapkan, poin dalam laporan yang dilayangkan ke DPRD itu, yakni meminta pihak dewan untuk mendorong eksekutif untuk transparan terkait penggunaan ADK sebesar Rp7 miliar.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan legalitas beberapa pelaksana ADK itu, meliputi konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, serta meminta camat sebagai Pengguna Anggaran (PA), lurah sebagai KPA dan tim teknis PPK dan PPTK di semua kelurahan untuk transparan.

“Kami harap, laporan terkait persoalan ADK ini, segera ditindak lanjuti, sehingga realisasi ini bisa transparan kepada masyarakat secara umum dan kami sangat menyambut baik, jika laporan ini mendapat respon dan ditindaklanjuti,” harapnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed