oleh

Polemik Pantai Tengket Masih Berlanjut, Mediasi Tidak Hasilkan Kesepakatan

Kabarmadura.id/Bangkalan– Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Rabu (8/6/2020) memfasilitasi mediasi penyelesaian polemik pengembangan wisata Pantai Tengket, Desa Maneron, Kecamatan Arosbaya. Mediasi kali ini dihadiri oleh beberapa pihak antara lain pengelola pantai Tengket, Kepala Desa Maneron, Muspika Kecamatan Arosbaya, Polsek Arosbaya, Perhutani dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan.

Kepala Desa Maneron Mohammad Harsono ngotot bahwa wisata tersebut harus segera ditutup karena tidak memiliki izin dan banyak warga yang menolak pengembangan pantai tersebut. Bahkan, setelah hari raya ketupat Pantai Tengket tetap dibuka. Padahal, semua pariwisata ditutup karena wabah Covid-19.

“Dan saya ditelfon adanya massa yang banyak oleh warga. Kapolsek bilang akan ditutup. Tapi, selang beberapa waktu tidak ada tindak lanjut,” ungkapnya.

Dia juga menyampaiakan, bahwa pariwisata itu tidak berembuk ke dia selaku Kepala Desa Maneron atau Badan Pengawas Desa (BPD). Akibatnya, banyak warga menyerang Harsono untuk segera menutup lokasi itu karena dituding sebagai tempat muda-mudi berbuat yang tidak senonoh.

“Sampai sekarang belum ada kelanjutan, kami minta wisata itu ditutup sampai menemukan kesepakatan dengan warga. Karena musyawarah butuh waktu lama,” paparnya.

Sementara itu, pengelola Pantai Tengket Badar mengatakan, sebenarnya jarak petilasan dengan pantai sekitar 600 meter dan pihaknyalah yang menjaga petilasan itu sebelum berjualan hingga membentuk wisata saat ini.

“Kami hanya memanfaatkan potensi alam dan kami minta dibimbing,” jelasnya.

Sedangkan, Kepala Disbudpar Bangkalan Moh. Hasan Faisol memberikan tenggat waktu 3 hari agar perangkat desa dan muspika merembukkan bagaimana baiknya wisata itu. Sebab, dia sendiri menuturkan, ketika ada potensi wisata berharap bisa berkembang.

“Ada baiknya dikelola oleh BUMDes dan pengembangan bisa gunakan dana desa. Kemudian perizinan juga harus diurus,” tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Sonhaji mengaku setuju jika ada wisata di daerah itu. Tetapi, agar tidak ada muda-mudi yang berbuat tidak senonoh, pihak pengelola atau aparat desa harus mengontrol pengunjung agar tak melakukan kemaksiatan.

“Minimal ditegur dan diawasi. Setuju saja petilasan itu jika dirawat dan dijadikan wisata religi,” tutupnya.

Sementara berdasarkan catatan perhutani sendiri, Pantai Tengket ada di peta 4 Maneron sebagai kawasan hutan tepi pantai. Pengelolaan kawasan untuk pariwisata belum ada penunjukan dari pihaknya. Jika digunakan sebagai pariwisata harus ada masterplan wisata untuk pemanfaatan jasa lingkungan guna peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu tertuang dalam Permen Nomor 83 Tahun 2016 yang bisa mendukung hal tersebut. Tetapi, wisata yang saat ini digandrungi warga Bangkalan itu masih sebagai kawasan hutan lindung dan untuk kawasan wisata belum terdaftar. (ina/pai)

Komentar

News Feed