oleh

Polemik Realisasi ADK di Sampang Tidak Kunjung Selesai

Kabarmadura.id/Sampang-Polemik realisasi Anggaran Dana Kelurahan (ADK)  di Kabupaten Sampang tidak kunjung selesai. Terbaru, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, memanggil sejumlah pihak terkait, untuk memastikan realisasi program tersebut.

Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Auliya Rahman mengatakan, upaya pemanggilan pihak terkait hanya untuk mengklarifikasi terkait peruntukan dan sistem pengerjaan ADK. Sebab menurutnya, terkesan ada sesuatu yang disembunyikan dalam realisasi program ADK itu.

Dirinya mengungkapkan, upaya klarifikasi fokus pada peruntukan dan sistem pengerjaan yang bersumber dari ADK senilai Rp800 juta per kelurahan. Karena hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengharuskan pengerjaan ADK di kontraktualkan.

“Kami menduga realisasi ADK ini ada yang disembunyikan, minta kontrak tidak dikasih, padahal sesuai undangannya kita sudah minta kontraknya. Tapi camat tadi berkelit kontraknya masih dibawa inspektorat,” kesalnya, Selasa (3/12/2019).

Politisi parta Demokrat itu mengungkapkan, manakala nanti ditemukan, fakta-fakta di lapangan ada yang tidak sesuai, pihaknya akan merekomendasi ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dirinya menegaskan, legislatif yang memiliki tugas pengawasan, akan berupaya maksimal untuk memastikan realisasi program ADK betul-betul digelar sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak melanggar hukum.

“Kalau nanti kami temukan ada pengerjaan atau lainnya yang tidak sesuai, kami rekomendasikan ke APH untuk diproses dan ditindak,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Camat Sampang Yudhi Adidarta mengatakan, realisasi program ADK di enam kelurahan itu, sudah sesuai aturan yang ada. Untuk material yang diduga tidak sesuai dengan spek, pihaknya berjanji akan mengecek langsung ke lapangan.

Dirinya mengaku, belum berpengalaman mengerjakan program ADK tersebut, tahun ini adalah yang pertama kalinya. Oleh karenanya, semua kebijakan dan langkah terus dikoordinasikan dengan dinas terkait.

“Jika ditemukan ada material yang tidak sesuai, tentunya kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, kami belum pengalaman,” ucapnya. (sub/pin)

 

 

Komentar

News Feed