oleh

Polisi Dalami Kasus Pemotongan Dana PKH ke Sokobanah

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Menindaklanjuti adanya dugaan pemotongan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kepala Dusun (Kasun) Lonnangkek Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Unit III Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Sampang mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (17/02/21).

Langkah tersebut sebagai upaya keseriusan aparat dalam menangani dugaan perbuatan melanggar hukum. Sebab, sudah dua kali dilakukan pemanggilan sebagai saksi, tidak ada seorang pun KPM yang datang.

Kanit III Tipikor Satreskrim Polres Sampang Ipda Indarta mengatakan, mendatangi rumah KPM-PKH tiada lain untuk meminta keterangan adanya dugaan pemotongan bantuan PKH. Itu juga berkenaan dengan pengumpulan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) oleh Kepala Dusun (Kasun) Lonnangkek Desa Sokobanah Daya pada 7 Januari 2021.

Terdapat delapan KPM yang sudah diminta keterangan. Sisanya masih menunggu tahapan berikutnya. Adapun keterangan saat ini fokus pada KPM, karena untuk pendamping PKH sudah dimintai keterangan.

“Kami jemput bola. Sebab, sudah dua kali pemanggilan dari KPM tidak ada yang datang. Sebagian kami datangi ke rumahnya. Sebagian dimintai keterangan di kantor Polsek Sokobanah,” ungkapnya, Rabu (17/2/2021).

Selain itu, ia menyampaikan, dalam proses permintaan keterangan kepada KPM-PKH disodorkan 25 pertanyaan yang berhubungan dengan materi dugaan pemotongan bansos tersebut.

“Kami akan terus melengkapi berkas pendukung, sebagai penyempurnaan dalam menangani kasus ini. Jadi, akan terus diperdalam,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, untuk jumlah nominal yang diambil oleh kasun, berdasarkan dari print-out buku tabungan salah satu KPM PKH berjumlah Rp5 juta. Kemudian, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) keputusan Dirjen perlindungan dan jaminan sosial nomor 04/3/OT.02.01/1/2020, tentang penyaluran bantuan sosial bahwa diambil oleh KPM, bukan kepala dusun. (mal/nam)

 

Komentar

News Feed