Polisi Dituntut Selidiki Beras Bansos Kemensos yang Tidak Layak Konsumsi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KEBANGETAN: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat memeriksa kondisi beras bansos dari Kemensos di gudang Dinsos Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Adanya temuan bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak layak konsumsi, memantik reaksi Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husairi. Dia minta aparat kepolisian untuk segera menyelidikinya. Beras itu berbau, terlihat menguning bahkan ditemukan ada kutu berasnya.

Beras tersebut diterima Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan dari kiriman PT Bina Abadi Perkasa. Sejauh ini sudah dua kali pengiriman. Rencananya, beras dalam paket kemasan ukuran 5 kilogram itu akan diberikan pada KPM terdampak PPKM darurat.

Mathur Husairi sangat menyayangkan realita tersebut. Menurutnya, kondisi itu justru merusak citra Kemensos yang belakangan berupaya membenahi tata kelola bantuan sosial. Namun masih adanya temuan bahwa penyedia bantuan adalah rekanan, menurutnya bansos yang bermasalah tidak akan tertangani.

“Ini sekarang menambah fakta lagi,  Kemensos niatnya baik, tapi tidak sejalan dengan jajaran dinas sosial provinsi maupun kabupaten jika masih melibatkan pihak ketiga,” ucapnya.

Atas kondisi itu, dia meminta agar beras tersebut ditahan lebih dulu, atau tidak disalurkan ke penerimanya. Pengirimnya, PT Bina Abadi Perkasa, didesak menarik kembali beras itu, karena Mathur mendapat informasi, skema penyaluran di kabupaten lain berbeda dengan Bangkalan.

Rekomendasi itu diagendakan untuk dibahas dengan seluruh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, termasuk menghadirkan pihak Dinsos Jatim dan Bangkalan.

Sembari itu, dia berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas persoalan tersebut. Sebab Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mencurigai, buruknya kualitas beras itu dipengaruhi adanya permainan harga.

“Saya berharap pihak kepolisian turun tangan, entah Polres Bangkalan atau Polda Jawa Timur untuk mengusut, ini jelas ketika menurunkan kualitas ada permainan harga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio menerangkan, setelah mengetahui beras itu tidak layak konsumsi, pihaknya meminta agar ditarik dan diganti beras baru.

Rencana awalnya, beras tersebut akan dibagikan pada 3.000 penerima. Setiap penerima akan terima satu kemasan atau 5 kilogram beras. Kiriman beras itu awalnya tiba pada Sabtu (31/7/2021).  Jumlahnya 1.500 karung yang masing-masing berisi 5 kilogram.

Sejauh ini, target penerima bantuan beras itu belum spesifik, hanya disebut untuk warga yang terdampak PPKM darurat dan tidak mampu sebagaimana tertulis dalam label kemasannya. Mengenai teknis pembagiannya diserahkan ke Pemkab Bangkalan.

“Kebetulan ada saya dan saya cek tak layak, saya minta langsung dikembalikan dan akhirnya mereka kirim kembali,” ulas Wibagio.

Kemudian pada Selasa (2/8/2021), kembali datang kiriman beras dengan jumlah dan kualitas yang sama. Lantaran pihak pengirim meminta agar tetap diturunkan, akhirnya beras diturunkan dan diletakkan di gudang Dinsos. Karena mengetahui kiriman kedua juga berkualitas buruk, pihaknya tidak berani mendistribusikan ke masyarakat.

Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang sebelumnya meninjau kondisi beras itu membenarkan bahwa berasnya tidak layak dibagikan dan dikonsumsi masyarakat.

“Saya minta ini jangan dibagikan dulu, akan kami upayakan mencari penggantinya,” paparnya.

Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu kemudian memerintahkan kepala Dinsos Jatim untuk mengganti beras baru yang layak konsumsi. Dia memastikan beras baru itu akan tiba dalam beberapa hari ke depan.

Namun dari pengamatan Emil, tidak semua daerah mendapat beras kualitas buruk. Dari informasi yang didapat, hanya Kabupaten Kediri dan Bangkalan yang mengalami dan mendapat kiriman dari PT yang sama.

“Saya berterima kasih karena pemkab sudah sigap menangani ini, nanti akan kami komunikasikan dengan Kementerian Sosial mengenai kejadian ini,” terangnya.

Sejauh ini, PT Bina Abadi Perkasa belum diketahui statusnya, apakah hanya sebagai pengirim, produsen atau distributor. Namun Emil yakin akan ada sanksi dari Kemensos.

“Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya Kemensos saja, tapi semua wilayah dan daerah  bekerja sama mengawasi ini,” tutup Emil. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *