Polisi Masih Meminta Keterangan Para Saksi, Terkait Dugaan Kasun Melakukan Pemotongan PKH

  • Bagikan
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) BURAM: Realisasi bantuan program keluarga harapan (PKH)  terindikasi kongkalikong yang dilakukan Kepala Dusun (Kadus) Lonnangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kasus pemotongan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Dusun (Kadus) Lonnangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sepertinya mengarah pada tidak terprosesnya secara hukum. Sebab, hingga saat ini belum ada tindakan tegas, tentang pemotongan program bantuan sosial (bansos) tersebut.

Padahal, berdasar kronologi kejadian salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) sempat mendatangi rumah kasun untuk mempertanyakan adanya pemotongan tersebut. Bahkan, berdasar petunjuk teknis (juknis) keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 04/3/OT.02.01/1/2020, tentang Penyaluran Bantuan Sosial, diambil oleh KPM, bukan kepala dusun.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, Erwin Elmi Syahrial mengatakan,  tindakan pemotongan tersebut melanggar hukum. Namun, untuk memberikan sanksi tidak mempunyai kewenangan. Pihaknya mengakui, kegaduhan yang terjadi di lingkungan KPM-PKH akibat ulah perangkat desa.

Menurutnya, kasun berperan sebagai otak pemotongan realisasi program anggaran diklaim tanpa sepengetahuan pendamping desa. “Untuk memberikan sanksi bukan ranah kami, dan sebelumnya kami sudah mensosialisasikan terkait mekanisme realisasi program itu. Jadi ini di luar sepengetahuan pendamping,” ungkapnya, Senin (25/01/2021).

Pihaknya menegaskan, lantaran tidak adanya keterlibatan pendamping, maka hingga saat ini belum ada penggeseran lokasi, termasuk untuk koordinator kecamatan (korcam). Sebab, sebelum turun ke lapangan sudah memanggil semua pendamping, termasuk korcam dan korkab. “Untuk pendamping tetap di Sokobanah, tidak dipindah tugas ke lokasi lain, karena memang tidak terlibat,” tegasnya.

Kendati demikian, kasus yang sempat menjadi kegaduhan tersebut saat ini sudah selesai. Sebab, dana yang dipotong oleh kasun sudah dikembalikan kepada KPM. Adapun jumlah KPM, yakni 28 orang. Sedangkan, untuk jumlah nominal yang diambil oleh kasun, belum diketahui secara detail. Hanya saja, secara kumulatif berdasarkan dari print out buku tabungan jumlahnya Rp5.500.500.

Baca juga  Disdik Dituntut Tingkatkan Kontrol Sistem Pembelajaran Daring

“Semua bantuannya sudah dikembalikan, termasuk ATM-nya sudah diserahkan ke KPM,” tuturnya.

Sementara itu, Kanit III Tipikor Satreskrim Polres Sampang, Ipda Indarta mengatakan, penanganan kasus pemotongan bantuan PKH di Desa Sokobanah Daya, hingga saat ini masih tahap pemanggilan saksi, untuk dimintai keterangan. Menurutnya, untuk sementara kasun tidak bisa dinyatakan bersalah.

Bahkan, upaya lain sudah dilakukan. Seperti memanggil pendamping PKH dan korcam untuk menanyakan terkait mekanisme penyaluran bantuannya. “Kami sudah memanggil semua KPM itu, tapi tidak ada yang datang. Dan kami sudah panggil pendamping, tapi hanya normatif saja. Jika ada keterlibatan, nanti akan dilakukan penyidikan lebih lanjut,” janjinya.  (mal/ito)

 

Sekedar informasi, tugas pendamping PKH antaranya:

  1. Menyusun rencana kerja PKH di wilayahnya.
  2. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
  3. Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
  4. Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mandiri.
  5. Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lain.
  6. Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH.
  7. Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala.
  8. Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten atau kota secara berkala.
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan