Polisi MulaiSelidiki Dugaan Pemotongan Bantuan Beras

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MERUGIKAN: Data kesepakatan sejumlah pihak mengurangi hak KPM dengan alasan pemerataan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG  – Dugaan pemotongan bantuan sosial beras (BSB) di Desa Karang Anyar, sepertinya akan berbuntut panjang. Pasalnya, kasus itu sudah terendus kepolisian. Korp baret coklat itu berjanji akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz membenarkan bahwa polisi akan melakukan penyelidikan. Bahkan menurutnya, anggotanya akan terjun langsung ke Desa Karang Anyar.

Bacaan Lainnya

“Anggota kami akan kesana mencari keterangan,” katanya.

Bahkan, menurutnya, polisi sudah mengantongi bukti pertemuan yang membahasa kesepakatan pengurangan bantuan beras. Hal itu dibuktikan dengan adanya berkas daftar hadir dalam pertemuan tersebut.

“Lebih jelasnya langsung konfirmasi ke Kasatreskrim,” ujarnya.

AKPP Abdul Hafidz menunjukkan berita acara kesepakatan penyaluran program BSB. Berkas itu ditandatangani dua orang dari Badan Perwakilan Desa BPD, yakni Muja’ie dan Roqib Ahmad. Termasuk ditandatangani perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM), H. Ahmad dan Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan, Safi.

Berita acara itu tertanggal 13 Oktober 2020 pukul 14. 00. Pertemuan dilakukan di rumah kepala Desa Karang Anyar. Disepakati beras akan dibagi rata sebanyak 15 kilogram kepada semua kepala keluarga di Desa Kadang Anyar. Dengan alasan pemerataan demi kondusivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Sampang, AKP Riki Donaire Piliang mengungkapkan bahwa polisi sudah mengetahui kasus itu. Bahkan diakui sudah melakukan penyelidikan. Namun, polisi masih melakukan kajian. Karena ada kesepakatan sejumlah pihak.

“Mereka sudah ada kesepakatan dengan alasan pemerataan,” katanya.

Dia mengaku sudah memeriksa sejumlah pihak yang terlihat dalam kesepakatan. Namun belum memeriksa KPM. Sehingga, pihaknya mengaku masih belum memastikan apakah ada pihak yang dirugikan.

“Jika ada yang merasa dirugikan silahkan melapor ke kami. Kasus ini sudah kami proses. Tapi kami hanya memeriksa pihak yang terlibat dalam kesepakatan,” katanya.

Pihaknya berjanji akan melanjutkan penyelidikan jika ada laporan khusus. Sebab sementara, disinyalir sudah ada kesepakatan semua KPM terkait pemerataan bantuan beras. Sebab dalam pertemuan melibatkan perwakilan KPM.

Ditanya apakah ada pelanggaran hukum jika ada bantuan tidak sesuai juknis,pihaknya enggan menjelaskan masalah tersebut. Tapi menurutnya, salah benar bukan kewenangan polisi. Kendati demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut jika ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk diketahui, diduga KPM di Desa Karang Anyar, Tambelangan terjadi pemotongan bantuan. Bantuan yang seharusnya 45 kilogram diberikan kepada penerima sebanyak 15 kilogram.

Kasus itu diakui oleh kades setempat, Safi dengan alasan pemerataan. Beras hasil pemotongan direncanakan akan diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima program BSB. (man/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *