Polisi Periksa Terlapor di Gedung Dewan, Badan Kehormatan Merasa Dilangkahi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) KONTROVERSI: Pemeriksaan di kantor wakil rakyat mendapat kritik keras dari BK DPRD Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Tidak lumrahnya lokasi pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan,  memantik reaksi Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep. Pasalnya, pemeriksaan itu dilakukan di salah satu ruang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Pemeriksaan itu terkait dugaan penipuan atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) . Terlapornya diduga dari kalangan istri pejabat berinisial RM. Warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru itu dilaporkan oleh JM, warga Kecamatan Ambunten, pada 24 Agustus 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Ketua BK DPRD Sumenep Samioeddin mengaku telah mengetahui pemerikasaanitu pada Kamis (31/12/2021). Namun dia merasa ada yang janggal, karena tidak ada pemberitahuan secara resmi dalam bentuk surat menyurat maupun secara langsung.

“Ya benar, kemarin ada pemeriksaan di sini, tapi saya tahu itu setelah ramai di media. Secara langsung saya sensiri tidak mendengar. Apalagi pelaksanaannya pada hari cuti kemarin,” katanya, Kamis (7/1/2021).

Politisi PKB itu mencoba mengkroscek ke bagian administrasi, memastikan pemberitahuan terkait pemeriksaan yang berlangsung di gedung tempat suami RM bertugas, yaitu di kantor wakil rakyat, namun hasilnya nihil.

“Saya tanya ke sekwan dan bagian hukum ternyata tidak ada pemberitahuan. Bagaimana pun ya secara aturan memang tidak masalah, tapi setidaknya ada pemberitahuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki mengaku telah mengirim surat panggilan terhadap terlapor, tapi tidak direspon. Sehingga pihaknya mengikuti keinginan terlapor untuk diperiksa atau diklarifikasi di gedung DPRD Sumenep.

“Terlapor tidak bisa datang, dia minta diperiksa di kantor dewan, ya kami yang datang ke sana pada hari kamis kemarin,” katanya, Senin (4/1/2021).

Pegiat hukum asal Sumenep, Rausi Samurano mengatakan, jika statusnya pemeriksaan, maka kurang pantas dilakukan di gedung wakil rakyat. Apalagi penegak hukum mempunyai otoritas memanggil. Jika tidak datang maka dilakukan penjemputan.

“Tidak ada kaitan dan tidak bekerja di gedung dewan, kan agak gimana kalau diperiksa di gedung dewan. Secara hukum sih tidak masalah namun persepsinya nanti macam-macam,” paparnya.

Laporan JM pada 24 Agustus 2020 lalu itu, sudah diterima dengan surat bukti lapor bernomor LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESRKRIM.SPKT Polres Sumenep. Dalam laporannya,  RM disebut melakukan penipuan. Yakni berjanji menjamin JM lulus menjadi PNS pada tahun 2013 lalu.

Janji itu membuat JM tertarik, sehingga menyetor sejumlah uang kepada terlapor. Berhubung tiada kejelasan hingga beberapa tahun, sehingga korban berinisuatif menempuh jalur hukum.

Kronologis dugaan penipuan ini bermula saat JM mencari informasi pada temannya berinisial FAT tentang orang yang bisa meloloskannya sebagai PNS tahun 2013. Kemudian, oleh temannya itu, JM diarahkan ke, RM.

JM lalu menjalin komunikasi dengan RM. Kemudian RM menjanjikan JM bisa menjadi PNS, dengan syarat harus membayar uang Rp60 juta. JM kemudian memberikan uang muka Rp40 juta. Sesuai perjanjian, sisanya akan diberikan setelah SK pengangkatan dirinya sebagai PNS keluar. Namun SK tersebut tidak berfungsi alias palsu. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *