Polisi Tolak Ungkap Hasil Pemeriksaan Istri Pejabat Terlapor Kasus Penipuan CPNS

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) TERTUTUP: Hasil pemeriksaan terhadap RM, terlapor dalam kasus penipuan CPNS tidak bisa disampaikan oleh Polres Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Kepolisian Resor (Polres) Sumenep belum begitu terbuka mengenai tindak lanjut laporan warga atas dugaan penipuan oleh istri pejabat berinisial RM.

Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki mengatakan, kasus penipuan bermodus pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut, belum bisa dibeberkan.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, penyidik Polres Sumenep telah memeriksa RM. Warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru tersebut diperiksa penyidik di salah satu ruang gedung DPRD Sumenep, bukan di ruang penyidikan Polres Sumenep.

Namun AKP Dhani enggan membeberkan hasil pemeriksaan terlapor dengan alasan ada beberapa pertimbangan. Hal yang tidak bisa diungkap juga termasuk jumlah kerugian terhadap korban.

“Belum bisa diakses hasilnya, itu materi kami. Saat ini masih fokus periksa korban, termasuk pemeriksaan yang terlapor juga masih belum bisa disampaikan” katanya, Senin (18/1/2021).

Soal target penyelidikan, AKP Dhani juga tidak dapat memastikan. Alasannya, pihaknya disibukkan dengan berbagai kasus lainnya.

“Kami masih sibuk, tidak bisa dipastikan kapan kelanjutannya. Termasuk memeriksa kembali terlapor,” imbuhnya.

Sebelumnya, RM dilaporkan JM, warga Ambunten. Laporan JM pada 24 Agustus 2020 lalu itu, sudah diterima dengan surat bukti lapor bernomor LP- B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESKRIM.SPKT Polres Sumenep.

Dalam laporannya,  RM disebut melakukan penipuan. Yakni berjanji menjamin JM lulus menjadi PNS pada tahun 2013 lalu. Janji itu membuat JM tertarik, sehingga menyetor sejumlah uang kepada terlapor. Berhubung tiada kejelasan hingga beberapa tahun, sehingga korban berinisiatif menempuh jalur hukum.

Kronologis dugaan penipuan ini bermula saat JM mencari informasi pada temannya berinisial FAT tentang orang yang bisa meloloskannya sebagai PNS tahun 2013. Kemudian, oleh temannya itu, JM diarahkan ke, RM.

JM lalu menjalin komunikasi dengan RM. Kemudian RM menjanjikan JM bisa menjadi PNS, dengan syarat harus membayar uang Rp60 juta. JM kemudian memberikan uang muka Rp40 juta. Sesuai perjanjian, sisanya akan diberikan setelah SK pengangkatan dirinya sebagai PNS keluar. Namun SK tersebut tidak berfungsi alias palsu. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *