Polres Pamekasan Dinilai Lamban Tangani Kasus Penggelapan Uang KPRI Bhinneka Karya

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) LAMBAN: Polres Pamekasan belum menetapkan tersangka pada kasus KPRI Bhinneka Karya.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Kasus hukum yang menimpa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya yang ditangani Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan dinilai lamban. Anggota KPRI Bhinneka Karya mulai geram, karena sejak laporan masuk pada 6 Agustus lalu hingga saat ini belum ditetapkan tersangka.

Atas leletnya penetapan tersangka itu, Bendahara KPRI Bhinneka Karya Bambang Irianto menduga Polres Pamekasan telah diintervensi oleh pihak terlapor. Sebab menurutnya, sejumlah bukti atas dugaan penggelapan uang anggota KPRI Bhinneka Karya telah diserahkan. Bahkan, bukti berupa 89 lembar kwitansi juga sudah diserahkan kepada penyidik.

Bacaan Lainnya

“Sementara belum ada surat tertulis penetapan status tersangka. Intinya penyidik kurang serius untuk melakukan tindakan. Takutnya masuk angin. Kalau masuk angin kan butuh dikerok,” ucap Bambang.

Seharusnya, lanjut Bambang, sudah ada penetapan tersangka. Selain karena banyaknya bukti yang sudah diserahkan, jumlah korban dalam kasus ini jelas melebihi 300 orang. Disebutkannya, 89 kwitansi tersebut merupakan bukti pembayaran anggota kepada koperasi senilai Rp72 juta kepada karyawan KPRI Bhinneka Karya atas nama Suharto. Namun uang itu tidak tercatat di catatan kas koperasi.

Pihaknya meyakini, penggelapan uang yang dilakukan oleh Suharto tidak hanya berjumlah Rp72 juta. Sebab, temuan itu hanya catatan salam kurun waktu setahun, yaitu pada tahun 2018. Sementara Suharto sendiri telah menjadi pengurus koperasi selama 22 tahun. Namun, pihaknya tidak memiliki bukti kuat atas dugaan penggelapan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Itu belum ditindaklanjuti. Intinya, kwitansi sudah ada di penyidik, tapi orang yang menggelapkan itu masih belum ditetapkan tersangka. Ini kan lucu,” ujar Bambang.

Ditegaskannya, dalam kasus tersebut terdapat kasus kumulatif dan perorangan. Pada kasus kumulatif itu berupa tindakan pemalsuan neraca keuangan. Dalam neraca keuangan itu terdapat catatan pinjaman uang total sebesar Rp4 miliar lebih. Namun catatan pinjaman itu anonim, karena identitas peminjamnya tidak jelas.

“Pada kasus perorangan dilakukan oleh Suharto. Kemudian saat Djatim Makmun menjabat bendahara banyak pengeluaran uang yang tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah,” jelas Bambang.

Pihaknya mengaku akan menggelar audiensi dengan pihak Polres terkait lambannya penetapan tersangka. Ia juga berencana akan demonstrasi, apabila audiensi tidak diindahkan. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Polres tidak bisa dihubungi saat reporter Kabar Madura berusaha mengonfirmasi.

 

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *