Polres Sebut Percuma Korban Berharap Uang yang Diambil Penipu Bisa Kembali

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) KONTROVERSI: Pemeriksaan di kantor wakil rakyat mendapat cibiran dan kelanjutan kasus tersebut masih belum jelas.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Tindak lanjut laporan dugaan penipuan oleh istri pejabat berinisial RM, mulai oleng. Penipuan bermodus jaminan bisa jadi pegawai negeri sipil (CPNS) itu ditangani Kepolisian Resor (Polres) Sumenep.

Perkara itu sempat dinilai tidak wajar. Sebab, pihak kepolisian memeriksa terlapor di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Pemeriksaan terhadap RM yang merupakan warga Kecamatan Rubaru, Sumenep itumenuai kritikan dari berbagai kalangan.

Bacaan Lainnya

Sejauh ini, Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki  mengaku belum mengetahui kelanjutan kasus yang ditanganinya tersebut. Namun sebelumnya  telah memeriksa terlapor  dan pelapor atau saksi-saksi.

“Kalau prosesnya kayaknyamasih lidik (penyelidikan) saat ini, tapi saya belum menerima laporan dari tim kami. Dan kami tidak ada target selesai kapan,” kata polisi yang akrab disapa AKP Dhani  itu, Selasa (9/2/2021).

Menurutnya, percuma jika pelapor berharap uang kerugian atau jaminan itu bisa kembali. Namun jika bisa diselesaikan secara proses kekeluargaan, maka masih dapat dipastikan. Karena jika itu ada unsur penipuan, bisa dikembalikan.

Telebih, imbuh AKP Dhani, di luar penangan hukum sudah ada pertemuan antara pelapor dan terlapor. Sehingga menurutnya, kasus tersebut tidak harus diselesaikan secara hukum. Sebab ketika diproses secara hukum, maka secara otomatis uang kerugian tidak akan kembali.

“Tapi sekarang belum sampai kepenyidikan, masih lidik (penyelidikan). Kami sambil menunggu hasil pertemuan mereka. Rugi kalau dilanjutkan secara hukum,” lanjut dia.

Sebelumnya, RM dilaporkan JM, warga Ambunten, pada 24 Agustus 2020 lalu. Laporan yang masuk Polres Sumenep itu bernomor LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESRKRIM.SPKT Polres Sumenep.

Dugaan penipuan itu terjadi lantaran korban sudah menyetor sejumlah uang kepada terlapor. Uang tersebut diduga sebagai ongkos agar JM bisa diangkat menjadi PNS.

Peristiwa itu terjadi pada tahun 2013 lalu. Berhubung tiada kejelasan, sehingga korban berinisiatif menempuh jalur hukum.

Pertemua perdana JM dengan RM bermula dari saat mencari informasi tentang orang yang bisa meloloskannya sebagai PNS.Teman JM berinisial FAT akhirnya mengenalkan RM.

JM dan RM akhirnya menjalin komunikasi. RM atau terlapor menjanjikan JM jado PNS, dengan syarat harus membayar uang Rp60 juta. Kemudian, JM memberikan uang muka sebesar Rp40 juta. Sesuai perjanjian, sisanya akan diberikan setelah SK pengangkatan dirinya sebagai PNS keluar.

SK tersebut sempat diterima JM, namun SK tersebut palsu. Bukan berasal dari pejuabat yang berwenang mengangkatnya menjadi PNS. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *