Posko Pengaduan THR di Diskumnaker Sampang Dinilai Hanya Formalitas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST FOR KM) FORMALITAS: Posko pengaduan THR yang difasilitasi Diskumnaker Sampang sepi peminat, terkesan hanya sebatas formalitas.

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, mengaku sudah membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi para pekerja yang tidak mendapatkan haknya. Namun, keberadaan posko yang bertempat di kantor Diskumnaker itu, terkesan sebatas formalitas, hanya untuk melengkapi tuntutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Diskumnaker Sampang Suhartini Kaptiati melalui Kasi Hubungan Perindustrian Heru Susandra mengatakan, karyawan atau pekerja yang bisa mengadu ke posko itu, yakni para karyawan yang tidak mendapatkan THR atau merasa tidak sesuai THR yang didapatkan.

Bacaan Lainnya

Kata dia, instansinya hanya sebatas menerima laporan, setelah menerima laporan secara tertulis atau online langsung disampikan kepada pengawas di tingkat Provinsi Jatim. Dirinya mengungkapkan, khusus pengaduan secara tertulis bisa langsung datang ke posko pengaduan setempat, untuk disampaikan ke pengawa provinsi, sebab tim pengawas yang mempunyai wewenang untuk penindakan ke perusahaan yang bersangkutan.

“Kami hanya menerima dan menyampaikan pengaduan ke pengawasan provinsi di korwil Madura. Tapi selama ini belum pernah ada karyawan yang mengadu, bahkan pengalaman tahun sebelumnya juga tidak ada yang mengadu, tapi kami tetap menyediakan posko pengaduan ini, meski tidak ada peminatnya, karena sudah intruksi dari provinsi,” ucap Heru Susandra kepada Kabar Madura, Minggu (17/5/2020).

Lanjut pria yang akrab disapa Heru itu, dirinya juga mengimbau sebanyak 217 perusahaan menengah ke atas di Kota Bahari agar segera membayarkan THR keagamaan yang merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Kalau terkait kewajiban perusahaan membayar THR ini, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi karyawan di perusahaan, itu sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, serta dipertegas SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR aeagamaan tahun 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin meminta, semua pekerja baik di sektor formal dan non formal di Sampang harusnya didata dan dilayani manakala tidak mendapat THR dan tersentuh bantuan oleh Pemkab di tengah wabah Covid-19.

Pasalnya, selama ini nasib para pekerja di sektor non formal masih kerap terabaikan oleh pemerintah, baik terkait pendataan bantuan dan sebagainya, seperti pedagang asongan, tukang becak dan semacamnya. Untuk itu, politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu mendesak Pemkab Sampang lebih adil dan bijaksana dalam menyikapi nasib para pekerja, utamanya di sektor non formal itu.

“Kami sarankan Pemkab tidak hanya mendirikan posko pengaduan THR bagi pekerja di sektor formal, mestinya juga ada posko pengaduan bagi pekerja di sektor non formal yang terdampak Covid-19 dan tidak mendapat bantuan, agar bisa difasilitasi,” sarannya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *