Potensi Penggelembungan Data Siswa di Sumenep Diyakini Masih Sangat Tinggi

(FOTO: KM/MOH RAZIN) HARUS TEGAS: Wilayah daratan Sumenep disebut mendominasi pelanggaran sekolah berupa menggelembungkan data siswa.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur di Sumenep Syamsul Arifin mengaku sempat memblokir sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat yang sengaja menggelembungkan data siswa. Namun tahun ini hanya mendapatkan peringatan saja.

Menurutnya, sekolah yang paling mendominasi pelanggaran ini berada di wilayah daratan. Padahal, di daratan, potensi untuk diketahui oleh publik sangat besar. Sehingga yang terungkap ada di wilayah daratan.

“Kami pasti memberikan peringatan dan atensi keras kepada sekolah-sekolah yang menambah siswa secara fiktif, sementara peringatan dan sanksi sesuai ketentuan,” kata Syamsul.

Bacaan Lainnya

Sanksi tersebut berupa pengembalian uang atau dana yang masuk ke sekolah. Sebab, rumusnya, semakin banyak siswa yang digelembungkan, maka semakin besar pendapatan sekolah atau yayasannya.

Dia menyebut, di antara sekolah yang kedapatan melakukan penggelembungan data siswa, yakni Nurus Sauba di Kecamatan Rubaru dan SMK Al Marsufi, Pragaan Daya Kecamatan Pragaan. Keduanya hanya diminta agar mengembalikan dana, salah satunya bantuan operasional sekolah (BOS).

Sebelumnya, pihak Cabdin Pendidikan curiga saat memantau data pokok pendidikan (dapodik) dua sekolah itu. Untuk membuktikan kebenarannya, Syamsul bersama timnya akhirnya menginspeksi dua sekolah itu. Hasilnya terbuktu menggelembungkan data siswa.

Biasanya, sekolah yang menambah jumlah siswa secara tidak wajar, bakal diblokir, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan apa pun, termasuk dana BOS dan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BOPP).

Dana BOS setiap siswa Rp1,4 juta, sementara untuk BOPP Rp70 ribu setiap bulannya. Sedangkan untuk SMK lebih tinggi, dananya  sebesar Rp110 ribu per siswa.

“Tetapi kami bakal sering-sering akan melakukan inspeksi mendadak (sidak), sementara kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah tersebut untuk memperbaiki sistemnya,” janji Syamsul untuk menelusuri sekolah lain yang dicurigai menggelembungkan data siswa.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampaikan, jika Cabdindik Jatim Sumenep berani memblokir, hal itu merupakan langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumenep. Sehingga lembaga pendidikan tidak dijadikan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri.

“Termasuk dalam dunia pendidikan kami akan mengawasi, karena memang pendidikan yang paling urgen dalam pengembangan SDM di Sumenep ini,” pesan politisi PAN itu.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.