PPKM Darurat, Pemkab Pamekasan Berlakukan Sidang Tipiring di Tempat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) KEMBALI KETAT: Penindakan akan dilakukan lebih ketat bagi para pelanggar protokol saat PPKM darurat.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan tegas menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sebagaimana diinstruksikan pemerintah pusat melalui  instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi menyampaikan, telah membentuk posko penegakan di sekitar bundaran Arek Lancor. Operasi dan penindakan akan dilakukan 24 jam hingga masa PPKM darurat berakhir. Karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat mengosongkan wilayah Arek Lancor.

Dalam pelaksanaan penindakan, pihaknya akan kembali memberlakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan PN untuk menyiapkan teknis pelaksanaan penindakan di lapangan. Sebab jumlah hakim di PN diketahui terbatas.

Sejumlah anggota telah disiapkan untuk memastikan tidak ada restoran maupun rumah makan yang masih beroperasi saat PPKM darurat. Sebab, pemesanan makanan saat ini diharuskan melalui mekanisme pesan antar. Bahkan, dia mengaku akan terus melakukan pemantauan ke pasar tradisional untuk memastikan kapasitas pasar yang digunakan tidak lebih dari 50 persen.

“Kalau malam sampai jam 20.00 WIB, jadi harap tutup. Kalau tidak ingin ditindak,” tegas mantan Camat Tlanakan itu.

Dia menegaskan, seluruh toko terutama pasar dan toko modern diharuskan menyediakan alat-alat protokol kesehatan (protkes), meliputi: alat pengukur suhu, tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer. Jumlah konsumen di dalam pasar dan toko modern juga harus dibatasi 50 persen. Jika tidak, pihaknya akan menindak pemilik pasar atau toko.

Menurutnya, hal itu bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan tugas bersama dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, pihaknya mengalami keterbatasan personel untuk melakukan pemantauan secara langsung ke seluruh pasar tradisional dan toko-toko modern. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta kerja samanya.

“Kepala pasar dan dishub di sana ikut memperhatikan. Kalau tidak mengikuti protkes telpon ke satgas, kita akan terjunkan anggota,” tangkas mantan Camat Batumarmar itu. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *