PPKM Darurat, Sekolah  Kembali Terapkan PJJ

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) GAGAL: PTM pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 kembali diurungkan setelah adanya kebijakan PPKM darurat.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang kembali melarang sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal itu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Disdik Sampang Nomor 420/1617/434.201/2021 tentang pembelajaran pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sebelumnya, Disdik Sampang merencanakan, pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 tepatnya 12 Juli semua jenjang sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), KBM akan dilaksanakan dengan PTM.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Sampang Nor Alam menyampaikan, larangan melaksanakan KBM secara tatap muka terbatas tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 420/14430/101.1/2021 tentang pembelajaran pada masa PPKM darurat di Jawa Timur, serta Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/275/KEP/434.013/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kabupaten Sampang.

Sehingga, dalam rangka mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan PPKM darurat yang mulai diberlakukan pada 3-20 Juli, semua sekolah wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR).

Adapun siswa saat ini dalam kondisi libur untuk peralihan pada awal tahun ajaran baru 2021/2022. Siswa akan kembali masuk pada 12 Juli mendatang. Jadi, dari tanggal 12-20 Juli, sekolah menerapkan PJJ. Untuk jadwal berikutnya masih menunggu edaran lanjutan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jatim.

“Semua sekolah harus menerapkan BDR atau PJJ. Karena, saat ini pemerintah sedang melaksanakan PPKM darurat Covid-19. Dan ini untuk menjaga keselamatan bersama,” tuturnya, Selasa (6/7/21).

Lebih lanjut Nor Alam menyampaikan, metode PJJ  juga berlaku pada guru. Sesuai dengan edaran Gubernur Jatim, jumlah guru yang diperkenankan datang ke sekolah hanya 25 persen. Adapun yang mengatur jadwalnya dari masing-masing guru adalah kepala sekolah itu sendiri.

“Edaran itu tidak hanya pada KBM, tetapi juga tentang kehadiran guru ke sekolah,” katanya.

Kemudian, ke depan jika ada edaran baru memperbolehkan PTM dengan terbatas, akan kembali menyisir dari zona wilayahnya. Artinya, untuk zona merah tetap tidak boleh melaksanakan PTM.

“BDR memang tidak efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan, cuma demi mengedepankan keselamatan siswa dan para guru, kami tidak mengedepankan mutu. Kalau mutu bisa kita kejar jika kondisinya sudah normal,” pungkasnya. (mal/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *