Praktisi Hukum Sayangkan Sikap Korban Penipuan Oknum Karyawan BRI

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN(FOTO: KM/ ALI WAFA)

SALAH ORANG: Para korban meminta pihak BRI bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya karena oknum karyawan BRI.–Kasus penipuan oleh oknum karyawan BRI Pamekasan yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik, mendapat tanggapan dari pengamat sekaligus praktisi hukum.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Zaini, tindakan para korban yang selalu mendesak BRI untuk mengganti seluruh kerugian senilai Rp8,2 miliar itu, tidak tepat.

Sebab menurutnya, BRI hanya berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian para korban jika pihak BRI benar-benar terbukti terlibat, atau setidaknya menyetujui tindakan penipuan yang dilakukan salah salah satu oknum karyawannya itu.

“Kalau pelakunya pemain single di situ, maka dia yang harus bertanggung jawab, tidak ada kaitannya dengan BRI,” tukasnya.

Selain itu, menurutnya, tuntutan pertanggungjawaban tersebut, harus dilakukan prosedural secara hukum melalui gugatan secara perdata ke pengadilan. Atau jika terbukti pihak BRI menyetujui tindakan tersebut, bisa dilaporkan secara pidana ke kepolisian.

Sebab dia menilai, pihak BRI tidak akan begitu saja mengganti kerugian para korban, apa lagi nilainya hingga Rp8,2 miliar. Sebab segala pengeluaran keuangan harus melalui pencatatan administrasi yang sah di perbankan.

Dia juga menyayangkan sikap korban yang enggan menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur ligitasi secara perdata di pengadilan. Sebab menurutnya, tanpa putusan pengadilan, korban tidak memiliki kekuatan untuk menuntut BRI mengganti rugi.

Di lain pihak, juru bicara korban Fahmi Andriyansyah Katili mengatakan, pihaknya masih berusaha menempuh jalur nonlitigasi agar sama-sama diuntungkan baik pihak BRI maupun pihak korban.

Dengan begitu, kata Fahmi, BRI juga akan terbebas dari beban administrasi dan korban pun tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggugat ke pengadilan. Sebab, para korban sudah cukup terpuruk dengan kerugian yang dialami, ditambah biaya menggugat ke pengadilan.

“Kami masih mencoba jalur nonlitigasi,” ucapnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *